Antara TRK dan Bang Bram, Akankan Golkar Bernasib Sama seperti Demokrat?

Oleh: Yocerizal

Menarik mencermati dinamika pergantian wakil ketua DPRA. Ada dua partai besar yang saat ini sedang berjuang menggantikan kadernya di kursi wakil ketua, yaitu Golkar dan Demokrat.

Golkar mengusulkan pergantian Wakil Ketua II dan Demokrat mengusulkan pergantian Wakil Ketua I untuk periode sisa masa jabatan 2019-2024.

Golkar secara resmi mengajukan pergantian pada 23 September 2022, dengan mengusulkan nama Teuku Raja Keumangan (TRK) untuk menggantikan Hendra Budian.

Surat usulan diantar oleh Ketua Golkar Aceh, TM Nurlif, Jumat 23 Oktober 2022 dan diterima langsung oleh Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya.

Hendra Budian yang tak terima atas usulan pergantian itu lalu melakukan perlawanan dengan membuat pengaduan ke Mahkamah Partai Golkar di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Tetapi dalam konteks ini, saya saya tidak ingin mengulas masalah di internal Golkar Aceh. Karena itu hal biasa di sebuah organisasi dalam upaya mempertahankan kekuasaan.

Baca juga: Anies: Politik “Tueng Bila” dan “Tob Abeh” Surya Paloh (I)

Tetapi menjadi menarik ketika kita mencoba mengaitkan upaya Golkar dengan upaya yang dilakukan Demokrat, serta bagaimana DPRA secara kelembagaan kemudian bersikap atas keduanya.

Seperti kita ketahui, Demokrat telah mengajukan usulan pergantian wakil ketua DPRA sejak 6 Februari 2022 lalu, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya.

Dalam usulan tersebut, Partai Demokrat mengajukan nama HT Ibrahim alias Bang Bram sebagai Wakil Ketua DPRA menggantikan posisi Dalimi.

Ibrahim sendiri sebelumnya menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat. Karena diajukan sebagai wakil ketua dewan, posisinya lalu digantikan oleh drh Nurdiansyah Alasta.

Reposisi ini bisa dikatakan merupakan kompensasi atas jasa Ibrahim, Nurdiansyah Alasta dan kawan-kawan dalam upaya mengalahkan Nova Iriansyah yang ingin maju lagi sebagai ketua partai.

Namun sayangnya, sejak usulan tersebut masuk, pergantian wakil ketua DPRA dari Demokrat tidak kunjung terlaksana.

Berbagai upaya telah dilakukan, seperti membangun komunikasi dengan para ketua partai, ketua DPRA, ketua fraksi, bahkan kepada masing-masing anggota dewan. Tetapi hasilnya tetap nol besar.

Sempat muncul dugaan, Nova yang saat itu masih menjabat Gubernur Aceh bersama Dalimi mempengaruhi para anggota dewan untuk menggagalkan proses pergantian.

Baca juga: Anies: Politik “Tueng Bila” dan “Tob Abeh” Surya Paloh (II)

Hal itu bisa jadi benar. Tetapi hingga Nova lengser dari jabatannya sebagai gubernur pada 5 Juli 2022, hingga sekarang kondisinya masih belum berubah.

Seingat saya, setidaknya sudah beberapa kali diagendakan rapat membahas pergantian Dalimi, tetapi selalu gagal.

Dimulai dari rapat paripurna tanggal 1 Maret 2022 yang hanya dihadiri 33 orang, baik secara fisik (tatap muka), virtual (online), maupun hybrid (gabungan keduanya).

Rapat tersebut tak cukup kuorum, karena sesuai dengan tata tertib (tatib), jumlah yang harus hadir adalah sebanyak 2/3 dari total anggota dewan, yang berarti 54 orang.

Untuk mengagendakan ulang rapat paripurna itu, maka harus dilakukan rapat badan musyawarah (Banmus).

Ini pun, beberapa kali diagendakan selalu berakhir gagal. Juga dengan alasan yang sama, karena peserta yang hadir tak cukup kuorum.

Jadi, jika bukan karena pengaruh Nova Iriansyah, lalu apa yang menyebabkan rapat pergantian wakil ketua DPRA usulan Demokrat selalu gagal?

Padahal secara kepartaian, hubungan Demokrat dengan partai lainnya, termasuk Partai Aceh selaku partai penguasa, juga cukup baik.

Baca juga: Why Not The Best? Alasan Surya Paloh dan NasDem Pilih Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Demokrat, sepeninggal Nova bahkan ikut bergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) bentukan Partai Aceh.

Demokrat juga mendapatkan posisi dalam Alat Kelangkapan Dewan (AKD) sebagai wakil ketua Komisi VI dan sebagai anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD).

Hal ini sekaligus membuktikan bahwa komunikasi politik yang dibangun Partai Demokrat sebenarnya cukup bagus.

Karena itu saya menduga, akar masalahnya bukan pada pengaruh Nova Iriansyah ataupun juga hubungan lintas partai.

Tetapi ada faktor lain yang mungkin lebih bersifat pribadi, sehingga sebagian anggota dewan kompak (ingin) menggagalkan rencana Bang Bram naik ke kursi pimpinan dewan.

Tapi apa yang saya sampaikan itu masih sebatas dugaan dan baru terbukti saat DPRA menggelar sidang paripurna pergantian wakil ketua usulan Golkar yang diperkirakan dalam waktu dekat ini.

Peluang pergantian dalam waktu dekat itu sangat dimungkinkan, karena beberapa anggota dewan yang saya tanyai mengaku memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan TRK.

Apalagi Golkar juga tidak memiliki masalah dengan partai-partai lainnya.

Jika pergantian itu benar-benar terlaksana, tentu ini akan menjadi pukulan telak bagi Demokrat yang menurut saya gagal membaca suasana kebatinan di DPRA.

Maka, tak ada pilihan lain bagi Demokrat selain merombak kembali usulan pergantian wakil ketua dewan.

Karena jika itu tidak dilakukan, Demokrat akan kehilangan momentum dan tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari kursi wakil ketua.

Tetapi, bisa jadi pula Golkar akan bernasib sama seperti Demokrat.

Indikasi awal meski masih terlalu dini, terlihat dari gagalnya sidang paripurna membahas pergantian Hendra Budian yang seharusnya dilaksanakan pada Senin 3 Oktober 2022 kemarin.

Masih belum jelas alasan dibalik gagalnya sidang paripurna itu. Spekulasi yang berkembang karena belum terlaksananya rapat pimpinan dewan, sebab beberapa pimpinan sedang berada di luar daerah.

Tetapi perlu diingat, dalam rapat pimpinan itu, jika Hendra dan Dalimi mau, keduanya bisa saja ‘bermain’, mengingat posisi mereka sama-sama terancam dan saling membutuhkan.

Dalimi membutuhkan dukungan Hendra untuk mempertahankan posisinya. Demikian juga Hendra juga butuh Dalimi. Maka yang terjadi kemudian adalah politik saling sandera.

Lalu akankan Golkar akan bernasib sama seperti Demokrat? Kita lihat saja, waktu yang akan menjawabnya.(*)

*) PENULIS adalah Yocerizal, Jurnalis Harian Serambi Indonesia

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel Kupi Beungoh Lainnya di SINI