Pendataan
BPS Luncurkan Program Registrasi Sosial Ekonomi Dimulai 15 Oktober hingga November 2022
Oleh karena itu, BPS selaku penyedia data awal mendapat amanah dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendataan awal Regsosek 2022.
Penulis: Indra Wijaya | Editor: Ansari Hasyim
Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dalam rangka melakukan transformasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah RI melalui Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek yang dimulai sejak 15 Oktober hingga November 2022.
Program Regsosek 2022 itu mengusung tema "Satu Data Untuk Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat". Program itu diluncurkan demi melakukan pendataan guna meluncurkan program-program pemerintah yang lebih tepat sasaran dan konvergen.
Kepala BPS Aceh Dr Ahmadriswan Nasution SSi MT mengatakan bahwa program Regsosek itu dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia.
Ia mengatakan, untuk melakukan transformasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat perlu adanya dukungan data yang lengkap.
• Guru Madrasah Swasta & PAUD di Aceh Timur Mengadu ke DPRK, Tak Bisa Ikut Pendataan Pegawai Non ASN
Oleh karena itu, BPS selaku penyedia data awal mendapat amanah dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendataan awal Regsosek 2022.
Sebelum melakukan pendataan, pihaknya terlebih dulu melakukan rapat koordinasi baik di tingkat pusat maupun di provinsi.
Hal perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi baik di setiap lembaga dan instansi di terkait kegiatan Regsosek.
• Aceh Selatan Terbaik Se-Aceh Tekan Angka Kemiskinan, Ini Data Kemiskinan Ekstrem BPS Aceh 2021/2022
"Untuk Aceh kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan hasil untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan regsosek ini," kata Ahmadriswan kepada Serambinews.com, Jumat (14/10/2022).
Di Aceh sendiri, peluncuran program Regsosek itu dilakukan di depan Kantor BPS Aceh yang juga dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/kota di Aceh.
Petugas Regsosek pun diikuti oleh seluruh elemen masyarakat yang diterima melalui hasil seleksi.
Nantinya kata Ahmad, para petugas Regsosek tersebut akan mendatangi rumah-rumah masyarakat untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi seputar kondisi sosio ekonomi demografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset.
Kemudian, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan dan informasi sosial ekonomi lainnya.
"Selain itu, para petugas ini juga kita berikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang sudah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.
Sebelum melakukan pendataan lanjut dia, para petugas Regsosek itu sudah diberikan pelatihan secara bertingkat. Dikatakan Ahmad, pendataan itu direncanakan selesai tahun ini. Kemudian, untuk percepatan pengelolaan nantinya akan dituntaskan pada awal tahun 2023.
Jadi lanjut Ahmadriswan, berdasarkan data yang diolah, pihaknya akan melakukan forum komunikasi publik yang melibatkan berbagai pihak. Hal itu untuk melakukan pemeriksaan dan pemeringkatan mulai dari keluarga yang ekstrem, rumah tangga yang miskin, rumah tangga hampir miskin dan seterusnya.
"Output yang diterima itu ialah basis data seluruh penduduk dan pemeringkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Hal itu agar menjadi sumber informasi yang luar biasa untuk penyusunan program-program pemerintah. Sebab, pemanfaatan dari data Regsosek tersebut lintas sektor mulai dari kementerian, lembaga dan instansi berkaitan.
Melalui Regsosek tersebut diharapkan, program yang diberikan kepada masyarakat lebih tepat sasaran dan konvergen. "Data Regsosek ini hadir untuk melengkapi data-data yang sudah dikumpulkan. Sehingga kedepannya dapat menjadi data yang terintegrasi dan dimutakhirkan," ungkapnya.
Selain ia juga meminta peran aktif dari masyarakat untuk memberikan data yang pasti kepada para petugas. Hal itu perlu dilakukan, agar pemeringkatan kesejahteraan di masyarakat lebih terukur. Sebab, adanya program yang diberikan baik bantuan sosial, pendidikan dan sebagainya.
"Jadi data Regsosek ini menjadi basis datanya. Peran aktif masyarakat diperlukan disini," pungkasnya.(*)
• VIDEO Pengakuan Terbaru Sambo Ingin Selamatkan Bharada E, Perintah Hajar Brigadir J Bukan Tembak
• Santri Oemar Diyan Belajar Jurnalistik ke Serambi
• Temuan TGIPF Kanjuruhan, Semua Stakeholder Menghindar dari Tanggung Jawab