Jurnalisme Warga
Secuil Kisah tentang RSUD Tgk Abdullah Syafii
Saat awal pembangunan, terjadi beberapa kendala, intimidasi, dan ancaman karena saat pelaksanaan situasi dan kondisi daerah masih dilanda konflik
lihat foto
Selama empat tahun, Pemkab Pidie hanya mengalokasikan dana pengoperasian dan bantuan rumah sakit tersebut melalui APBK via SKPK Dinkes Pidie.
Kalau tidak ada registrasi, bantuan hanya sebatas alokasi dana melalui Dinkes dan tentu tidak akan maksimal.
Begitu juga hal bergabung dokter spesialis di rumah sakit ini tentu ada hambatan.
Adanya registrasi, selain tercatat di Kemenkes, juga memudahkan proses mendapatkan alokasi dana bantuan pemerintah dan bisa langsung mengelola melalui SKPK secara mandiri dan otonom.
Hal ini tentu juga akan berimbas, maksimalnya operasionalisasi rumah sakit.
Untuk menghilangkan kecemasan berbagai pihak dan kendala bagi manajemen rumah sakit, direktur rumah sakit beserta jajaran serta Dinkes Pidie saat itu terus melakukan berbagai upaya mendapatkan nomor kode rumah sakit.
Baca juga: Dokter RSUD Simeulue Hentikan Mogok Kerja, Pelayanan Poli RSUD Kembali Dibuka
Tahun 2009, saat direktur rumah sakit dijabat dr Elfina Rachmi dan Kadiskes dijabat dr Abdul Hamid MSi, diutus Kepala Tata Usaha (KTU) Rumah Sakit, Basri SKM ke Jakarta untuk membawa surat permohonan dari Dinkes Pidie.
Di Jakarta, Basri ditemani Samsul, menjumpai Prof Syamsuddin Mahmud (saat itu Gubernur Aceh), kemudian beliau menelepon langsung dr Mulya Hasjmy (putra almarhum Ali Hasjmy) yang saat itu berdinas di Kemenkes RI.
Setelah itu, Basri menjumpai M Nasir Djamil (Anggota DPR RI asal Aceh) di Gedung DPR RI Senayan.
Setelah melapor keperluan kepada Nasir Djamil di Senayan, Basri dan Nasir berangkat ke Kantor Departemen Kesehatan untuk menjumpai Pak Mulya Hasjmy.
“Ya, ditemani Nasir Djamil dalam guyuran hujan lebat, kami ke Depkes berjumpa dr Mulya Hasjmy,” kenang Basri saat itu.
Tk sampai dua bulan setelah dimasukkan persyaratan, dengan pengawalan Nasir Djamil di Kemenkes, dibantu sejumlah pihak, akhirnya pada 23 Juni 2009 nomor kode rumah sakit tersebut keluar, yakni 1109027, ditandatangani Sekretaris Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, dr Mulya A Hasjmy SpB, MKes.
Setelah adanya nomor kode registrasi, tahun 2009 untuk pertama sekali rumah sakit tersebut mendapatkan alokasi dana DAK Pidie, bantuan langsung dikelola manajemen rumah sakit.
Selain itu, rumah sakit juga mendapat sejumlah bantuan lainnya yang bersumber dari APBA dan APBN tanpa harus melalui SKPK Dinkes.
Setelah peresmian, nama rumah sakit ini beberapa kali berubah.
