Berita Politik
Usai Nasdem Deklarasikan Anies Jadi Capres, Jokowi Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, PDIP Mendukung
meski telah melontarkan sinyal tersebut, Presiden belum secara tegas menyampaikan kapan dan siapa saja nantinya menteri yang akan dicopot dari kursi
Penulis: Yeni Hardika | Editor: Muhammad Hadi
Sinyal reshuffle dari Jokowi di sisa masa jabatannya dua tahun ke depan ini juga mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yakni partai Jokowi bernaung yang juga menjadi kendaraan politiknya pada Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu.
Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.
Hasto memandang bahwa keputusan perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden yang tak dapat diganggu gugat.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022), seperti dikutip dari Kompas.com.
"Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," ujarnya lagi.
Hasto berharap, perombakan kabinet atau reshuffle berbuah positif pada struktur pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depannya.
Terutama, ia berharap agar Pemilu 2024 berjalan dengan tenang.
"Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya," kata Hasto.
Baca juga: Elite Demokrat Ingin Duet Anies-AHY di Pilpres 2024, NasDem Bebaskan Anies Baswedan Pilih Cawapres
Presiden Tak Seharusnya Turuti Kemauan Elite Politik
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai, tidak semestinya Presiden menuruti keinginan elite politik dalam melakukan perombakan kabinet.
Pasalnya, perombakan kabinet merupakan domain Presiden.
Berkaca dari pernyataan Hasto, menurut Dedi, hal itu justru hanya memperkeruh situasi, tidak produktif, serta kental atas nuansa pembelaan.
"Seharusnya Presiden tidak menuruti kemauan elite politik mendepak Nasdem, jikapun reshuffle diperlukan bukan karena faktor pengusungan Anies oleh Nasdem," kata Dedi sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Kamis (13/10/2022).
Ia berpandangan, hal yang menjadi persoalan sesungguhnya bukan sikap Nasdem yang mendeklarasikan calon presiden, melainkan sosok Anies yang menjadi calon presiden.
Terlepas adanya pertimbangan politik yang dilakukan Jokowi, Dedi menilai, saat ini ada ketegangan di internal koalisi.