Breaking News:

Berita Sabang

Ingin Dapat Bantuan Peremajaan Sawit Rakyat? Begini Penjelasan Gapki Aceh

Acara digelar di Mata Ie Resort Kota Sabang, Jum’at (28/10/2022) ini diikuti 33 orang kelompok tani dari sembilan kabupaten/kota penghasil komoditi ke

Penulis: Aulia Prasetya | Editor: Mursal Ismail
Serambinews.com/Aulia Prasetya
Ketua Gapki Aceh, Sabri Basyah, saat memberikan sambutan pada acara percepatan program peremajaan sawit rakyat yang digelar di Mata Ie Resort Kota Sabang, Jum’at (28/10/2022) 

Acara digelar di Mata Ie Resort Kota Sabang, Jum’at (28/10/2022) ini diikuti 33 orang kelompok tani dari sembilan kabupaten/kota penghasil komoditi kelapa sawit di Aceh. 

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Aceh bekerja sama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyosialisasikan Permentan soal Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR

Ya, Permentan Nomor 3 tahun 2022 dan Peraturan Dirut BPDPKS Nomor 4 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.  

Acara digelar di Mata Ie Resort Kota Sabang, Jum’at (28/10/2022) ini diikuti 33 orang kelompok tani dari sembilan kabupaten/kota penghasil komoditi kelapa sawit di Aceh. 

Kemudian lima orang dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit serta 43 orang perwakilan perusahaan anggota Gapki Aceh. 

Ketua GAPKI Aceh, Sabri Basyah menjelaskan bahwa upaya menyukseskan program PSR ini menjadi bagian dari komitmen Gapki Aceh karena Aceh salah satu daerah sentra sawit di Indonesia.

Baca juga: DPW dan DPD Apkasindo Perjuangan Se-Aceh Dikukuhkan, Program Peremajaan Sawit Rakyat Disosialisasi

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 yang membuka jalur pengusulan PSR melalui pola kemitraan akan mendorong percepatan dan peningkatan target program PSR di Aceh. 

Lebih lanjut, ia menambahkan skema pengusulan dana peremajaan sawit rakyat yang diatur dalam Permentan itu mengalami perubahan dari regulasi sebelumnya. 

“Perubahan mendasar lainnya berupa pengusulan dapat dilakukan kelompok tani atau gabungan kelompok tani maupun Koperasi melalui dua jalur, yaitu jalur mandiri melalui dinas kabupaten, dan atau jalur kemitraan dengan melibatkan perusahaan perkebunan melalui kerja sama antara pekebun dengan perusahaan perkebunan,” jelasnya 

Alur yang harus ditempuh untuk mendapatkan bantuan dana itu, sambung Sabri, dimulai dari pengusulan oleh lembaga pekebun (LP).

Kemudian diverifikasi oleh BPDPKS, penetapan penerimaan dana, penandatanganan PKS oleh 3 pihak, lalu terakhir penyaluran dana PSR ke LP.

Baca juga: Simeulue Kirim Petani Sawit ke Tamiang untuk Dalami Teknis Pengerjaan Peremajaan Sawit Rakyat

Tambahnya, secara umum dengan adanya pencairan dana bantuan BPDPKS melalui jalur kemitraan diharapkan mempercepat proses peremajaan sawit rakyat.


Menurutnya, realisasi PSR selama ini belum optimal maka diperlukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Permentan Nomor 3 Tahun 2022 ini, sambung Sabri, diharapkan dapat menyamakan pemahaman dan meningkatkan koordinasi antara stakeholders terkait kelapa sawit.

Sementara itu Ketua pelaksana Riduan Manik mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para petani beserta perusahaan mitra, sehingga ia berharap percepatan peremajaan sawit rakyat akan lebih meningkat dari sebelumnya. (*)

Baca juga: Dana Peremajaan Sawit Rakyat untuk Aceh Sudah Rp 793 Miliar, Tahun Ini Dapat Lagi Rp 615 Miliar

 

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved