Breaking News:

Berita Pidie

Kasus Korupsi Dana Desa di Pidie, Eks Keuchik dan Bendahara Gampong Adan Jadi Tersangka

Kedua mantan aparatur gampong itu ditetapkan sebagai tersangka di Kantor Cabjari Pidie di Kotabakti, Rabu (9/11/2022).

Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Kacabjari Pidie di Kotabakti, Muhammad Kadafi memeriksa keuchik dan bendahara Gampong Adan dalam kasus dugaan korupsi penggunaan APBG di Kantor Cabjari setempat, Rabu (9/11/2022). 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pidie di Kotabakti menetapkan mantan keuchik berinisial SI (64), dan bendahara Gampong Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie F (54), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa atau APBG 2017-2018.

Kedua mantan aparatur gampong itu ditetapkan sebagai tersangka di Kantor Cabjari Pidie di Kotabakti, Rabu (9/11/2022).

Saat ditetapkan sebagai tersangka, mantan keuchik dan bendahara tersebut didampingi penasehat hukumnya.

" Hari ini, kita telah menetapkan keuchik dan bendahara diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap penggunaan APBG tahun 2017-2018," kata Kepala Cabjari Pidie di Kotabakti, Muhammad Kadafi, SH, MH kepada Serambinews.com, Rabu (9/11/2022).

Menurutnya, tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBG selama dua tahun telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 362.303.788. 

Angka kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang telah dilakukan Inspektorat Pidie Nomor 700/22/LHA/PKKN/IK/2022, tanggal 22 Maret 2022.

Ditegaskannya, perbuatan yang dilakukan keuchik bersama bendahara telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Juntho Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Kejari Tahan Mantan Kades Istiqomah Terkait Korupsi Dana Desa

Lalu, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juntho Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP. 

"Insya Allah dalam waktu dekat ini, kami segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh," tegasnya.

Selain itu, untuk kasus penyalahgunaan Pengelolaan Dana Lembaga Pengelola Keuangan Syariah (LPKS) di Kecamatan Sakti, Pidie pada tahun 2018-2022, juga telah ditingkatkan ke tahap penyidikan di Cabjari Pidie di Kotabakti.(*)

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved