Breaking News:

Berita Banda Aceh

UMP Aceh Tahun 2023 Rp 3.413.666, Naik 7,8 Persen Dibanding 2022, Berlaku Mulai 1 Januari

Jumlah UMP Aceh tahun 2023 itu tersebut naik Rp 247.206 atau 7,8 persen dibanding tahun 2022 sebesar Rp 3.166.460.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA 

Jumlah UMP Aceh tahun 2023 itu tersebut naik Rp 247.206 atau 7,8 persen dibanding tahun 2022 sebesar Rp 3.166.460.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh sudah menetapkan perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh sebesar Rp Rp 3.413.666.

Jumlah UMP Aceh tahun 2023 itu tersebut naik Rp 247.206 atau 7,8 persen dibanding tahun 2022 sebesar Rp 3.166.460.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA kepada Serambinews.com, Minggu (27/11/2022) mengatakan UMP ini akan berlaku mulai 1 Januari 2023.

MTA menjelaskan, pada Selasa, 22 November 2022, Dewan Pengupahan Provinsi Aceh yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, akademisi dan pakar ketenagakerjaan telah menggelar rapat pleno untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan UMP Aceh tahun 2023. 

Rapat tersebut dipimpin Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Aceh, Akmil Husen SE MSi, yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

"Berdasarkan rekomendasi tersebut, Gubernur telah menetapkan penyesuaian UMP Aceh 2023 sebesar 7,8 pesren, sehingga untuk tahun 2023 UMP Aceh menjadi sebesar Rp 3.413.666 atau naik sebesar Rp 247.206 dari tahun 2022," sebutnya.

Baca juga: Bireuen belum Tetapkan UMK 2023, Tunggu UMP Aceh, Begini Kondisi Upah & Industri di Kota Juang Itu

Penetapan ini, sambungnya, dituangkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan UMP Aceh Tahun 2023 dan dinyatakan berlaku pada 1 Januari 2023.

Dasar kenaikan UMP ini berpedoman pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023.

"Kebijakan pemerintah dalam hal kenaikan upah minimum merupakan salah satu bentuk ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," ujar MTA.

Kebijakan ini tentu mempertimbangkan aspirasi yang berkembang, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian upah minimum dengan tetap memperhatikan keberlangsungan bekerja dan usaha. 

"Demikian juga tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tentu penyesuaian UMP 2023 juga mempertimbangkan produktifitas dan tingkat perluasan kesempatan kerja di Aceh," tambahnya.  

Baca juga: Gubernur Tetapkan UMP Aceh Tahun 2022, Segini Besarannya

Sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022, penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved