Opini
Presidensi G20 dan Peluang Bagi Aceh
G20 merupakan forum multilateral strategis yang terdiri atas negara-negara maju dan berkembang utama di dunia yang berperan secara aktif
OLEH Dr DAMANHUR ABBAS, Ketua MES Lhokseumawe dan Dosen FEB Unimal
G20 merupakan forum multilateral strategis yang terdiri atas negara-negara maju dan berkembang utama di dunia yang berperan secara aktif untuk mewujudkan langkah strategis untuk mendorong perkembangan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif.
G20 mewakili 2/3 penduduk dunia 85 persen PDB, 80 persen investasi, 75 persen perdagangan global.
Aktif menangani krisis dunia sejak tahun 1998, sehingga pada tahun 2008 terselenggaralah KTT G20 pertama di Washington dan pada 2001 terbentuklah presidensi G20 di Arab Suadi, ada beberapa kebijakan dihasilkan pada Presidensi G20 di Italy di antaranya, Pembentukan Sustainable Finance Working Group (SFWG), Pembentukan Finance & Head Task Force.
Presidensi G20 Indonesia mempunyai beberapa fokus area, Pertama Arsitektur Kesehatan Global bermaksud untuk Pemulihan global membutuhkan kerja sama internasional yang lebih kuat untuk memastikan standar kesehatan global yang sama dan kolaborasi yang lebih kuat untuk membangun ketahanan komunitas global terhadap pandemi ke depan.
Kedua Transisi Energy yang bertujuan untuk memastikan kebutuhan energi, percepatan transisi energi yang lebih bersih menjadi penting, sehingga perlu ditangani dengan pendekatan dan dimensi baru, untuk memastikan energi di masa depan yang lebih bersih bagi komunitas global.
Ketiga Transformasi Digital Potensi digitalisasi ekonomi global dapat dicapai dengan membangun lanskap kerja sama antar negara dan semua pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan bersama di era digital Capaian Presidensi G20 Ada tiga capaian Presidensi G20 pertama Pembentukan Arsitektur Kesehatan Global Kedua Pembiayaan Transisi Energy dan Ketiga Transformasi Digital.
Pembentukan Arsitektur Kesehatan Global sebagai bentuk kemitraan kolaboratif antara negara donor, negara yang berhak menerima pendanaan, filantropi, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan pengelolaan dana oleh Bank Dunia (WB) serta tenaga ahli dari WHO.
Telah terkumpul lebih dari USD 1,5 miliar dari 24 donor (per tanggal 28 November 2022) terdiri dari: 21 negara (anggota G20 dan non-G20) dan 3 lembaga filantropi dalam penyediaan fasilitas pendanaan untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi di masa datang.
Area kedua adalah Transisi Energy, dengan terbentuknya Energy Transition Mechanism (ETM) merupakan bentuk nyata dari hasil kesepakatan Kerangka Transisi Keuangan (Transition Finance Framework) pada agenda Sustainable Finance.
ETM merupakan program percepatan transisi energi melalui penutupan (eary retirement) sejumlah pembangkit listrik batu bara (PLTU) dan menggantinya dengan energi baru terbarukan (EBT).
Pada KTT G20, Indonesia meluncurkan ETM Country Platform Indonesia sebagai skema dalam rangka memobilisasi dan mengelola pembiayaan bagi mekanisme transisi energi yang adil dan terjangkau (a just and affordable energy transiton).
Baca juga: BI Gelar Diskusi Hasil Presidensi G20 Indonesia 2022
Baca juga: Meski Dipecat dari Menteri, Kini Wishnutama Tetap Jadi Andalan Jokowi di KTT G20
PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ditunjuk sebagai pengelola ETM Country Platform Indonesia.
Indonesia telah menerima persetujuan pembiayaan untuk ETM dari Climate Investment Fund (CIF) sebesar USD 500 juta yang akan ditingkatkan hingga USD 4 miliar, serta komitmen pendanaan sebesar USD 20 miliar dalam kerangka Just Energy Transition Pratnership (JETP) yang diinisiasi oleh G7.
Transformasi digital merupakan area ketiga yang berhasil dibentuk dalam presidensi G20, bermaksud untuk dapat mendorong sistem pembayaran dalam konteks menyikapi perekonomian pasca pandemi yang berbasis digital melalui: (i) penerapan Regional Payment Connectivity (RPC) di sejumlah negara ASEAN sebagai inisiatif transformasi digital; dan (ii) pengembangan Central Bank Digital Currencies (CBDC) dalam rangka memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas moneter internasional dan sistem keuangan.