Pembahasan APBK Singkil 2023 Deadlock, Dewan Ngaku Gagal Komunikasi dengan Pj Bupati

"Namun dalam PPAS hanya penyediaan layanan dasar.

Sementara infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi berkurang pagunya dari tahun sebelumnya.

Ketika dipertanyakan tidak bisa dijelaskan tim TAPK," kata Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun saat turut menjelaskan.

Taufik yang merupakan anggota Banggar DPRK Aceh Singkil, menyebutkan pelayanan dasar naik 25 persen.

Sementara pemulihan ekonomi yang mestinya prioritas pasca pandemi Covid-19 turun.

Banggar, sebut Taufik, bersepakat anggaran pelayanan dasar naik.

Baca juga: Anggota DPRK Aceh Singkil Soroti Batalnya Tender Jembatan Handel

Akan tetapi harus sejalan dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD).

Sayangnya, PAD berdasarkan penelitian Banggar selama tiga tahun stagnan di angka Rp 48 miliar.

Namun anehnya pada KUA PPAS 2023 diasumsikan Rp 61 miliar.

"Asumsi Rp 61 miliar ini tidak realistis.

Kami minta KUA PPAS disesuaikan dengan realita PAD selama tiga tahun terakhir sebesar Rp 41 miliar, tapi TAPK tidak mau," jelas Taufik.

Dalam pembahasan Banggar, kata Aritonang, pihaknya juga sempat mempertanyakan hasil Musrembang dan hasil reses anggota DPRK yang tidak masuk dalam KUA PPAS.

Namun tidak ada jawaban.

"Yang ada hanya pohon kinerja, dan kami pertanyakan dasar pohon kinerja.

Dijawab RPKAS (Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil) ketika ditanya RPKAS-nya tidak ditunjukkan," tukas Aritonang.