Harus Lebih Hemat, Kasihani Rakyat

MENDAGRI Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para penjabat kepala daerah di Aceh untuk benar-benar menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah secara baik dan harus pro rakyat.

Sebab menurut perkiraannya, cuma sekitar 20 persen anggaran pemerintah daerah sampai ke rakyat.

“Harus ada mufakat antara pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan pengawasnya, yaitu legislatif.

Dan harus juga mengubah konsepnya.

Jangan sampai anggarannya berhenti di elite pejabat dan tidak sampai ke rakyat.

Harus ada terobosan kreatif,” ujar Mendagri saat berada di Banda Aceh dua hari lalu.

Selama ini, kata Tito, sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja pegawai, barang, dan jasa.

Yang tersisa untuk rakyat hanya 20 persen, 25 persen belanja modal.

“Iya kalau 20 atau 25 persen dana yang dianggarkan itu benar-benar turun ke masyarakat, kalau juga ternyata harus terpotong lagi, kan sayang masyarakat kita,” kata Mendagri.

Oleh karena itu, Tito menegaskan, penting semua pejabat melakukan perbaikan dalam penganggaran.

”Momentum perbaikan adalah adanya keberadaan penjabat kepala daerah.

Pj tidak punya beban politik, Pj dianggap netral karena tidak akan terlibat di pertempuran politik, bahkan justru bisa menjadi wasit.

” Selanjutnya, “Pj tidak perlu biaya politik, seperti biaya kampanye dan lain sebagainya.

Di Kemendagri saya akan tegas, ini adalah kesempatan emas bagi kita agar berpikir bagaimana anggaran yang ada itu sebagian besar untuk rakyat dan menjadi penggerak bagi potensi-potensi maupun sektor yang dapat menyumbangkan PAD.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Anggaran Jangan Berhenti di Pejabat, Tito: Kepala Daerah di Aceh Harus Pro Rakyat

Baca juga: Mahfud MD dan Tito Kunjungi Pulau Rondo

Itu adalah kunci memajukan Aceh,” kata Tito.