Haji Uma Sambangi Kantor BPK Perwakilan Aceh, Bahas Evaluasi Laporan Keuangan

"Ini melanggar aturan. Kalau memang Bupati berani mengeluarkan atau aturan perbub, buatkan riwayat tentang rutinitas pembayaran. Jadi yang dilakukan itu ada aspek hukumnya," jelas Haji Uma.

Jadi menurut dia, harus ada sumber hukum jika gaji kepala desa itu bayar per enam sekali. Karena pembayaran gaji itu ada patokan Permen dan hukum. Limit waktu pembayaran gaji itu juga ditentukan oleh hukum.

"Maka kita ingin BPK bisa lebih dalam masuk kesini dan memeriksa administrasi itu. Sehingga bisa memperbaiki kinerja dari pada kepala daerah. Kita bukan berarti berprasangka buruk yang menggelumkan gaji kepala desa. Tapi coba BPK bisa masuk untuk mengaudit ini," pungkasnya.(*)

• VIDEO Puskesmas Peusangan Segera Tempati Bangunan SMPN 5 Bireuen

• Mundur dari Pengurus PNA, Darwati A Gani Kini Maju Jadi Balon DPD RI

• Video Panas Anak Gadisnya Disebar, Bapak Ini Malah Tewas Dibunuh secara Tragis saat Hampiri Pelaku