Komisi I DPRA Minta Bawaslu Tidak Merekrut Anggota Panwaslih Aceh, Iskandar: Bukan Wewenang Mereka

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi I DPR Aceh meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) RI untuk tidak merekrut anggota Panwaslih Aceh.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, Selasa (3/1/2023). "Kita sudah surati Banwaslu agar tidak merekrut Panwaslih Aceh," kata Iskandar.

Adapun pertimbangan dari hal ini, kata dia, Pasal 60 UUPA yang menyatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dibentuk oleh panitia tingkat nasional dan bersifat ad hoc sebanyak 5 orang atas usul DPR Aceh.

Kemudian berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa lembaga yang melakukan pengawasan Pemilu di Aceh adalah Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh.

Merujuk Pasal 557 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah dibatalkan MK dengan putusan Nomor 66/PUU-XV/2017 dalam Diktum ketiga berbunyi, "menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD RI dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat."

"Oleh karena itu, dengan demikian seluruh aturan yang mengatur kewenangan memilih atau merekrut Panwaslih tidak merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017," katanya.

Baca juga: Komisi 1 DPRA Sebut Bawaslu Labrak UUPA dan Putusan MK Terkait Pembentukan Panwaslih

Berdasarkan hal ini, DPR Aceh berharap Bawaslu RI tidak melaksanakan pemilihan calon Panwaslih Aceh dikarenakan kewenangannya berada di DPR Aceh.(*)