Pasca LSM, KIP Aceh Utara Dilaporkan Panwaslih ke DKPP

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara kembali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Rabu (11/1/2023).

Kali ini yang melaporkan KIP Aceh Utara adalah Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara, terkait pengumuman kelulusan administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Aceh Utara.

Sedangkan sebelumnya, pada 5 Januari 2023, KIP Aceh Utara dilaporkan Ketua LSM Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu melalui email.

Azhar melaporkan Ketua dan Anggota KIP Aceh Utara ke DKPP melalui kuasa hukumnya Murhadi, yang diterima sfaf Sekretariat DKPP, Achmad Reynaldi Febriant staf.

Kemarin Panwaslih Aceh Utara juga mengadukan KIP Aceh Utara juga atas dugaan pelanggaran kode etik.

“Panwaslih Aceh Utara melaporkan KIP Aceh Utara ke DKPP yang berfokus pada pengumuman kelulusan administrasi,” tulis Ketua Panwaslih Aceh Utara Yusriadi yang diterima Serambinews.com melalui WhatsApp, Kamis (12/1/2023).

• Warga Laporkan ke Panwaslih Tiga PPK di Aceh Utara jadi Anggota Partai Politik

Sebab kata Ketua Panwaslih Aceh Utara, dokumen dengan nomor pengumuman, nomor berita acara dan tanggal penetapan yang sama, namun terdapat isi yang berbeda.

Sehingga munculnya ketidakpastian hukum terhadap dokumen pengumuman administrasi.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik KIP Aceh Utara itu disampaikan melalui email DKPP pada 11 Januari 2023 pada pukul 11.00 WIB.

“Ini kita lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik, khususnya kepada partai politik sebagai stakeholder yang paling berkepentingan terhadap proses pemilu,” ujar Yusriadi.

Menurut Yusriadi, dari sisi pencegahan, Panwaslih Aceh Utara sudah pernah mengimbau kepada KIP Aceh Utara agar memperhatikan jejak rekam dari calon PPK saat proses seleksi.

Karena KIP Aceh Utara tidak mesti menerima tanggapan dari masyarakat terhadap jejak rekam calon PPK.

KIP bisa memastikan dalam penetapan calon-calon PPK tersebut harus terpenuhi persyaratan.

“Kita pernah menerima pengiriman screenshot (tangkapan layar/pengumuman) via WA dari seseorang sebagai informasi, ada peserta PPK yang tidak lulus di tahap administrasi, tapi lulus di tahap akhir,” ujar Yusriadi.

Kemudian persoalan tersebut juga berkembang di media. Kemudian Panwaslih Aceh Utara mencoba menelusuri dari dua dokumen yang dimiliki, yang dikirim Panwascam.

Dua dokumen tersebut, nomor yang sama, berita acara yang sama, dan tanggal penetapan sama, tapi dalam lampiran nama PPK yang ditetapkan itu berbeda.

“Pada dokumen pertama tidak dinyatakan lulus administrasi dan tidak tersedia ruang ujiannya, tapi pada dokumen kedua sudah ada nama yang bersangkutan dan sudah tersedia ruang ujian,” katanya.

Kemudian didalami Panwaslih dan memeriksa saksi yang pernah mengunduh langsung pengumuman tersebut di Website KIP Aceh Utara.

“Jadi sebagai syarat formil materil sudah terpenuhi untuk kita ditindaklanjuti, bahwa ada dugaan pelanggaran secara kode etik,” katanya.

Pada dua dokumen tersebut ada nama Ketua KIP Aceh Utara dan juga pola tanda tangannya juga sama.

Ditambahkan untuk laporan warga terkait adanya tiga PPK yang menjadi pengurus Partai Politik saat ini masih dalam proses pendalaman Panwaslih Aceh Utara.

“Tapi itu tidak menjadi bahan laporan kita, karena masih kita dalami,” pungkas Yusriadi.(*)

• Produser Film Iran Dibebaskan Sementara, Jalani Perawatan Kesehatan, Diberi Waktu Dua Minggu

• Produser Film Iran Dibebaskan Sementara, Jalani Perawatan Kesehatan, Diberi Waktu Dua Minggu

• Prakiraan Cuaca BMKG, Besok Sebagian Aceh Dilanda Hujan Ringan dan Berawan