Aktivis: Pelanggaran HAM Berat Aceh Bukan Hanya 3 Tragedi, Seharusnya Disebut 1976 Hingga 2005

Meski demikian, menurutnya, pengakuan negara yang disampaikan Presiden adalah sebuah langkah maju.

Namun kata dia, pidato presiden dengan tim PPHAM itu hanya pidato biasa.

"Mengakui ada peristiwa kemudian menyesal atas peristiwa itu biasa saja, tidak ada yang dapat kita ambil inti pentingnya," kata dia.

Seharusnya, lanjut Zulfikar, pidato presiden itu langsung dengan tindakan yang real.

"Contoh ada upaya pendataan korban setelah itu kemudian apa yang dibutuhkan korban sudah dilengkapi dalam dokumen PPHAM.

Kalau sekedar pengecekan peristiwa apa ada atau tidak itu cuma buang-buang energi saja.

Baca juga: Koalisi NGO HAM Apresiasi Presiden Terkait Pengakuan Kasus Pelanggaran HAM

Sekelas tim presiden kalau itu hasilnya kan biasa aja, nggak ada pengaruh dan dampak apa-apa," demikian Zulfikar.

Apresiasi Presiden

Sementara itu, Koalisi NGO HAM Aceh mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah menyatakan pengakuan terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia.

Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil mengatakan, ini merupakan penantian dari perjuangan panjang korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia untuk mendapat pengakuan oleh negara terkait peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi masa lalu.

"Pernyataan presiden tersebut menjadi langkah baik dalam rangka penyelesaian peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, khususnya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi Aceh," kata Khairil.

Selain itu juga, dengan adanya pernyataan Presiden, kata dia, maka pemerintah harus melakukan upaya pemulihan korban dan keluarga korban secara massif.

"Untuk pemulihan korban dan keluarga korban harus dilakukan oleh nasional dengan sumber anggaran APBN yang berkaitan dengan korban dan keluarga korban yang ada di Aceh," sebutnya.

Terkait dengan model dan mekanisme pemulihan korban dan keluarga korban, Koalisi NGO HAM bersama masyarakat korban sedang membangun mekanisme reparasi untuk korban pelanggaran HAM yang berkeadilan dan konprehensif.

"Dokumen yang kami susun ini nantinya menjadi dokumen yang dapat membahani RPJMN dan RPJMA dan atas pernyataan presiden.

Koalisi NGO HAM meminta presiden bersungguh-sungguh melalukan pemulihan kepada masyarakat korban, dan jangan lagi memberikan isapan jempol kepada masyarakat korban," pungkasnya. (dan)

Baca juga: Tragedi Rumoh Geudong Pelanggaran HAM Berat, Diakui Jokowi Bersama 9 Kasus Lain

Baca juga: Negara Akui Tragedi Simpang KKA Sebagai Pelanggaran HAM Berat, Begini Kisah Kelam Tahun 1999