Breaking News:

Berita Banda Aceh

Komisi I DPRA Harap Presiden Akomodir Seluruh Kasus Pelanggaran HAM di Aceh

Artinya di samping tiga peristiwa yang telah diakui negara yaitu peristiwa Simpang KKA, Rumoh Geudong-Pos Sattis, dan peristiwa Jambo Keupok.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Mursal Ismail
FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky 

Artinya di samping tiga peristiwa yang telah diakui negara yaitu peristiwa Simpang KKA, Rumoh Geudong-Pos Sattis, dan peristiwa Jambo Keupok.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi diharapkan dapat mengakomodir seluruh kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah terjadi di Aceh.

Artinya di samping tiga peristiwa yang telah diakui negara yaitu peristiwa Simpang KKA, Rumoh Geudong-Pos Sattis, dan peristiwa Jambo Keupok.

Ketua Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyampaikan hal ini saat membacakan kesimpulan rapat kerja terkait pengakuan Presiden RI menyangkut pelanggaran HAM masa lalu di Aceh di ruang Banmus DPRA, Selasa (24/1/2023). 

“Kita berharap Presiden untuk bisa mengakomodir kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya di Aceh yang memosisikan sama dengan tiga kasus di atas,” ujar Iskandar Usman. 

Rapat kerja itu turut dihadiri Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (PPHAM), Otto Nur Abdullah atau lebih dikenal Otto Syamsuddin Ishak, Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriady Utama.

Baca juga: Tragedi Rumoh Geudong Diakui Negara Pelanggaran HAM Berat, Korban yang Masih Hidup Minta Satu Hal

Kemudian Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya berserta Wakil Ketua Oni Imelva, dan anggota KKR Aceh Safriandi, Sharli Maidalena, Tasrizal, Bustami.

Sedangkan Anggota Komisi I DPRA hadir Nora Idah Nita, drh Nuraini Maida, Taufik, Tezar Azwar, dan Irawan Abdullah.

Dalam kesempatan itu, Iskandar juga berharap Presiden mau mengambil data verifikasi dari KKR Aceh untuk kepentingan kompensasi dan pemulihan korban, seperti tiga kasus pelanggaran HAM berat, yang telah diakui pemerintah. 

Selain itu, Komisi I DPRA juga berharap Komnas HAM turut berkoordinasi dengan KKR Aceh terkait data pelanggaran HAM di Aceh.

“Karena yurisdiksi pro justitia berada di Komnas HAM, maka Komnas HAM untuk berkoordinasi dengan KKR Aceh untuk kepentingan data-data pelanggaran HAM, yang nantinya bisa diusulkan pada tahap selanjutnya,” kata Iskandar.

Selain itu, negara juga diminta untuk tidak setengah-setengah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh. Hal ini dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum kepada korban serta keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. 

Baca juga: PBB Apresiasi Jokowi Akui Pelanggaran HAM di RI, Tuntut Tindak Lanjut

Oleh karena itu, Komisi I DPRA, meminta Satker bentukan Presiden RI dan Komnas HAM untuk mengumumkan penyelesaian tiga perkara pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, seperti yang telah diumumkan Presiden RI Jokowi.

“Agar tidak muncul salah tafsir di lapangan,” kata Iskandar Usman. (*) 

Baca juga: 4 Perintah Presiden Jokowi Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved