Breaking News:

Berita Aceh Tamiang

16 KK Tolak Pembayaran Ganti Rugi Lahan, Pembangunan Tol Binjai-Langsa Terancam Molor dari Jadwal

Warga mengatakan, nilai uang ganti kerugian (UGK) yang disusun pemerintah tidak sesuai dengan azas keadilan.

Penulis: Rahmad Wiguna | Editor: Saifullah
Dokumen warga
Salah satu spanduk penolakan pembayaran ganti rugi lahan untuk pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa yang dipasang warga di Bukitrata, Aceh Tamiang. 

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Rencana pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa (Binsa) II berpotensi molor, buntut adanya penolakan dari warga Aceh Tamiang.

Penolakan ini dilakukan 16 keluarga di Kampung Bukitrata, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang yang tanahnya masuk dalam rencana pembangunan segmen Aceh Tamiang.

Warga mengatakan, nilai uang ganti kerugian (UGK) yang disusun pemerintah tidak sesuai dengan azas keadilan.

“Kami menolak, kami ingin dilakukan penilaian ulang,” kata salah seorang warga, Rabu (25/1/2023).

Azas ketidakadilan ini salah-satunya nilai ganti rugi yang sama terhadap bangunan yang terletak di pinggir jalan raya dengan bangunan yang berada di pinggir sungai.

Warga juga menyoroti sikap pemerintah yang bersedia menaikkan nilai ganti rugi terhadap deretan rumah toko (ruko) yang sebelumnya bervariasi antara Rp 400 juta-Rp 600 juta, menjadi Rp 800 juta.

Baca juga: Warga Terkena Pembebasan Lahan Jalan Tol Binjai-Langsa Sumbang Rp 100 Juta untuk Pembangunan Masjid

“Rumah kami yang di pinggir jalan dihargai sama dengan rumah yang di pinggir sungai, padahal itu jurang,” beber warga.

“Terus ruko itu kenapa bisa dinaikkan harganya, apa karena ada kantor parpol,” tukasnya.

Sebagai bentuk penolakan, sebagian warga sudah memasang spanduk berisi pernyataan tidak bersedia menerima uang ganti rugi di rumah masing-masing.

Spanduk ini dipasang setelah inisiatif warga menemui eksekutif dan legislatif serta melakukan unjuk rasa ke kantor BPN Aceh Tamiang tidak membuahkan hasil.

“Informasinya, uang kami mau dititip ke pengadilan, artinya kami tidak dihargai,” ucap warga tersebut.

Datok Penghulu Kampung Bukitrata, Amran ketika dikonfirmasi mengakui, ada 16 persil atau 16 keluarga menolak ganti rugi pembayaran tol.

Baca juga: Jalan Tol Binjai-Langsa Berbayar Mulai 3 April, Tarif dari Rp 15.000 Sampai Rp 30.000

Secara keseluruhan, di kampung tersebut ada 90 persil lahan warga yang dibayar pemerintah untuk dijadikan ruas Tol Binjai-Aceh (Binsa).

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved