Rp 500 Triliun Anggaran Kemiskinan Habis untuk Rapat dan Studi Banding, DPR Akan Panggil Menpan-RB

Jadwal pertemuan atau konsultasi itu pun, jelasnya, sudah diinformasikan kepada para pejabat fungsional daerah.

"Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan-RB bikin seminar. Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa," ujar Azwar Anas.

Azwar Anas mengaku tak mau mendengar lagi laporan anggaran kemiskinan habis digunakan untuk kepentingan kementerian lembaga yang tak perlu.

Apalagi, lanjut Azwar, ada kementerian/lembaga yang menggelar pertemuan atau konsultasi menggunakan konsultan.

Hal itu dinilai justru menghabiskan anggaran yang semestinya digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

"Saya tidak ingin lagi dengar Reformasi Birokrasi-nya orang pengin a, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Lah, ini pengin a kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong. RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur," ujar politikus PDIP ini.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali menyebut penggunaan dana kemiskinan Rp 500 triliun untuk rapat dan studi banding di hotel adalah sebuah bencana.

"Ini sebuah bencana," kata Mardani.

Rencananya kata Mardani pihaknya akan memanggil Menpan RB saat rapat Komisi II DPR mendatang terkait isu tersebut.

"Kami akan dalami soal ini saat RDP nanti," kata Mardani. 

Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memaparkan duduk masalah anggaran kemiskinan Rp 500 triliun yang tak terserap untuk rakyat miskin, melainkan banyak terserap untuk studi banding dan rapat.

Anas menyebutkan, setelah dipilah-pilah, ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal.

"Misalnya ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada," kata Anas dikutip keterangan tertulis Kemenpan-RB, Minggu (29/1/2023).

"Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tutur dia.