Breaking News

Rp 500 Triliun Anggaran Kemiskinan Habis untuk Rapat dan Studi Banding, DPR Akan Panggil Menpan-RB

Menurut Azwar Anas, buruknya sistem penganggaran yang ada pada Kementerian dan Lembaga menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia sulit teratasi.

Editor: Amirullah
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Warga berjalan di dekat kali yang dipenuhi sampah di Jalan Jati Bunder, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggaran kemiskinan hanya habis untuk rapat dan studi banding.

DPR akan panggil Menpan-RB.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyoroti anggaran Rp 500 triliun untuk penanggulangan kemiskinan sebagian besar terserap untuk rapat dan studi banding.

Menurut Azwar Anas, buruknya sistem penganggaran yang ada pada Kementerian dan Lembaga menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia sulit teratasi.


Ia mengungkap, selama ini anggaran senilai Rp 500 triliun yang diberikan untuk penanggulangan kemiskinan ternyata lari ke meja-meja rapat dan hotel.

Anggaran sebesar itu malah habis untuk membiayai rapat dan studi banding terkait kemiskinan di hotel dan tempat sejenis.

Azwar Anas pun mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Jokowi.

Ia melaporkan bagaimana sia-sianya uang Rp500 triliun yang seharusnya dinikmati oleh orang miskin.

"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in line dengan target prioritas bapak presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar Anas, Minggu(29/1/2023).

Azwar Anas mengingatkan pentingnya kementerian/lembaga menggunakan anggaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Sehingga, ia mewanti-wanti agar anggaran tersebut tidak habis digunakan hanya untuk keperluan perjalanan dinas.

"Saudara sekalian, kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," jelasnya.

Kata Azwar Anas, selama ini hanya banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, studi banding, dan dokumentasi namun ternyata dampak anggaran tersebut tidak terserap untuk rakyat miskin.

"Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden, banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tambah dia.

Mengatasi hal itu berulang, Azwar mengaku Kementerian PAN-RB sudah membuat program pertemuan atau seminar dengan metode online.

Jadwal pertemuan atau konsultasi itu pun, jelasnya, sudah diinformasikan kepada para pejabat fungsional daerah.

"Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan-RB bikin seminar. Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa," ujar Azwar Anas.

Azwar Anas mengaku tak mau mendengar lagi laporan anggaran kemiskinan habis digunakan untuk kepentingan kementerian lembaga yang tak perlu.

Apalagi, lanjut Azwar, ada kementerian/lembaga yang menggelar pertemuan atau konsultasi menggunakan konsultan.

Hal itu dinilai justru menghabiskan anggaran yang semestinya digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

"Saya tidak ingin lagi dengar Reformasi Birokrasi-nya orang pengin a, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Lah, ini pengin a kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong. RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur," ujar politikus PDIP ini.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali menyebut penggunaan dana kemiskinan Rp 500 triliun untuk rapat dan studi banding di hotel adalah sebuah bencana.

"Ini sebuah bencana," kata Mardani.

Rencananya kata Mardani pihaknya akan memanggil Menpan RB saat rapat Komisi II DPR mendatang terkait isu tersebut.

"Kami akan dalami soal ini saat RDP nanti," kata Mardani. 

Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memaparkan duduk masalah anggaran kemiskinan Rp 500 triliun yang tak terserap untuk rakyat miskin, melainkan banyak terserap untuk studi banding dan rapat.

Anas menyebutkan, setelah dipilah-pilah, ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal.

"Misalnya ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada," kata Anas dikutip keterangan tertulis Kemenpan-RB, Minggu (29/1/2023).

"Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tutur dia.

Anas menjelaskan, pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi soal jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu.

Ketika itu, menurut dia, konteksnya adalah membangun kerangka berpikir yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.

Saat itu, Anas mengeklaim, ia memaparkan bahwa kerangka berpikir pemerintah daerah soal pengentasan kemiskinan harus fokus.

“Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Inginnya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan," jelas politikus PDI-P tersebut.

"Jadi, bukan semua studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan," ia menambahkan.

Anas juga mencontohkan dampak program lain yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai.

“Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon untuk ditanam di daerah sekitar sungai,” kata Anas.

 

 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Sebagian Besar Habis untuk Rapat, DPR Akan Panggil Menpan-RB 

dan di Kompas.com "Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding"

Baca juga: Harga Emas Awal Pekan, Masih Bertengger di Rp1,029 Ribu/Gram, Segini Rincian Harga Emas Hari Ini

Baca juga: dr Boyke Bagikan Cara Hitung Masa Subur Agar Hamil Usai Hubungan Intim, PASUTRI Jangan Salah Jadwal!

Baca juga: Kasus Wanita Dibakar Hidup-hidup di Sorong, Ini Peran Masing-masing 3 Pelaku

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved