Kader Gerindra Kota Subulussalam Kecam Jubir Pemerintah Aceh, Terkait ‘Serangan’ ke Dek Fad

Pasalnya, Partai Gerinda di Aceh yang memiliki 8 kursi di DPRA juga termasuk tim pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab bersama untuk mengentaskan angka kemiskinan di Aceh.

"Itu seperti meludah muka sendiri, pernyataan itu seperti menghantam partainya sendiri.

Karena ada 8 kursi Partai Gerinda di DPRA, termasuk pimpinan dewan yang juga sebagai salah seorang pengendali badan anggaran, yang punya tanggung jawab yang sama terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh," kata MTA, Sabtu (4/2/2023).

Atas pernyataan Fadhullah yang menurut MTA tendensius dan menyerang Pj Gubernur, menurutnya Ketua DPD Gerindra Aceh itu layaknya seorang buzzer partai.

"Kok sekaliber ketua partai tidak paham tanggung jawab kolektif pemerintahan, apalagi dia adalah Anggota DPR RI," kata MTA.

Sebelumnya, kader Gerindra yang juga anggota DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Irwan juga menyesalkan pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.

Muhammad Irwan yang sering disapa Wan Tanindo ini menegaskan kalau pernyataan itu sebagai cambukan untuk seluruh elemen masyarakat agar termotoivasi membangun Aceh.

Wan Tanindo pun mengingatkan agar MTA bisa membedakan antara kritikan dengan hujatan. terlebih MTA berstatus juru bicara Pemerintah Aceh. ”Pernyataan MTA itu apakah mewakili gubernur atau mewakili dirinya sendiri.

Dalam demokrasi sudah sepantasnya partai politik mengawasi dan turut serta mengkritisi jalannya sebuah kebijakan pemerintahan, dikarenakan masih belum berpihak kepada masyarakat,” kata Wan Tanindo.

ia melanjutkan, seharusnya pemerintah daerah  dapat menampung semua aspirasi yang berasal dari masyarakat ataupun partai politik, bukan sebaliknya menyerang pribadi orang tersebut.

Apalagi kata dia, pernyataan Dek Fad didukung data kemiskinan di Aceh meningkat dari 806,82 ribu jiwa menjadi 818,47 ribu jiwa.

“Ini menunjukkan persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 14,64 persen pada Maret 2022 menjadi 14,75 persen pada September 2022.

Jika diliat dari data tersebut, belum ada suatu tindakan nyata dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh,” kata Ketua Komisi II DPRK Aceh Tamiang ini.(*)

Baca juga: BREAKING NEWS - Satu Rumah di Penanggalan Timur Kota Subulussalam Ludes Terbakar