Serang Dek Fad, Kader Gerindra Subulussalam Kecam Jubir Pemerintah Aceh

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Satu per satu kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bereaksi mengecam Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA atas pernyataannya yang dinilai tendensius terhadap Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, Fadhlullah atau Dek Fad.

Kecaman terkini disampaikan Ari Afriadi, kader Partai Gerindra sekaligus anggota DPR Kota Subulussalam sebagaimana siaran pers yang dikirim kepada Serambinews.com, Selasa (7/2/2023).

Sebagai wakil rakyat di legislatif Dek Fad dinilai sangat pantas menyampaikan kritikan terhadap pemerintah atau eksekutif yang diamanahkan mengelola uang negara untuk kepentingan rakyat,

Ari menegaskan kritikan Ketua Gerindra Aceh, Dek Fad, yang menyoal kemiskinan dan berbagai fakta minus pembangunan Aceh di bawah kepemimpinan Achmad Marzuki dalam hal wajar bukan menyudutkan individu.

• Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut pada Anak, BPOM Tarik Obat Sirop Praxion dari Peredaran

Namun reaksi berlebihan MTA selaku Jubir Pemerintah Aceh disesalkan.

Apalagi MTA yang dinilai telah melecehkan Ketua DPD Gerindra Aceh, Dek Fad dengan sebutan buzzer.

“Kritikan itu kan wajar, karena itu adalah haknya dalam pengawasan terhadap pemerintah. Harusnya tidak ditanggapi dengan cara-cara tendensius tapi bisa lebih intelektual,” kata Ari Afriadi.

Sebutan Buzzer, kata Ari sering dicap negatif karena sering berkaitan dengan kampanye hitam atau black campaign.

Sehingga sebagai intelektual tidak sepatutnya Jubir Gubernur mengatakan Ketua DPD Gerindra Aceh layaknya seorang buzzer partai.

Sebagai kader Partai Gerindra, Ari dan rekan-rekannya di Kota Subulussalam menyampaikan ketersinggungan atas pernyataan yang dilontarkan sang Jubir Gubernur Aceh terhadap pimpinan mereka.

Seharusnya, kata Ari jika pun kritikan Dek Fad tersebut disanggah maka sampaikan pula dengan cara yang intelektual.

• Video Syur Sejoli di Aceh Timur Tersebar, Akui 20 Kali Berhubungan Badan, Pernah di Toilet Musala

Lagi pula, lanjut Ari jika kritikan Dek Fad dianggap kurang mendasar maka lawan dengan data atau kroreksi di mana salahnya.

“Bantahan bukan dengan cara-cara menyudutkan, apalagi sekaliber ketua Partai Gerindra di Aceh, tak pantas menyematkan kata-kata yang merendahkan posisi pimpinan kami,” sesal Ari

Ari pun berharap agar Pemerintah Aceh meminta maaf kepada Ketua Partai Gerindra Aceh Dek Fad atas pernyataan yang kurang elok tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tudingan buzzer partai ini dilontarkan MTA menyikapi pernyataan Dek Fad yang menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Aceh.

MTA menanggapi pernyataan Dek Fad yang menyebutkan selama Achmad Marzuki menjabat Pj Gubernur Aceh, tidak ada keberhasilan yang dibawa dan angka kemiskinan terus meningkat. Menurut MTA, pernyataan itu seperti meludah ke mukanya sendiri.

Pasalnya, Partai Gerinda di Aceh yang memiliki 8 kursi di DPRA juga termasuk tim pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab bersama untuk mengentaskan angka kemiskinan di Aceh.

"Itu seperti meludah muka sendiri, pernyataan itu seperti menghantam partainya sendiri.

Karena ada 8 kursi Partai Gerinda di DPRA, termasuk pimpinan dewan yang juga sebagai salah seorang pengendali badan anggaran, yang punya tanggung jawab yang sama terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh," kata MTA, Sabtu (4/2/2023).

Atas pernyataan Fadhullah yang menurut MTA tendensius dan menyerang Pj Gubernur, menurutnya Ketua DPD Gerindra Aceh itu layaknya seorang buzzer partai.

"Kok sekaliber ketua partai tidak paham tanggung jawab kolektif pemerintahan, apalagi dia adalah Anggota DPR RI," kata MTA.

Sebelumnya, kader Gerindra yang juga anggota DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Irwan juga menyesalkan pernyataan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.

Muhammad Irwan yang sering disapa Wan Tanindo ini menegaskan kalau pernyataan itu sebagai cambukan untuk seluruh elemen masyarakat agar termotoivasi membangun Aceh.

Wan Tanindo pun mengingatkan agar MTA bisa membedakan antara kritikan dengan hujatan.

Terlebih MTA berstatus juru bicara Pemerintah Aceh.

”Pernyataan MTA itu apakah mewakili gubernur atau mewakili dirinya sendiri.

Dalam demokrasi sudah sepantasnya partai politik mengawasi dan turut serta mengkritisi jalannya sebuah kebijakan pemerintahan, dikarenakan masih belum berpihak kepada masyarakat,” kata Wan Tanindo.

ia melanjutkan, seharusnya pemerintah daerah dapat menampung semua aspirasi yang berasal dari masyarakat ataupun partai politik, bukan sebaliknya menyerang pribadi orang tersebut.

Apalagi kata dia, pernyataan Dek Fad didukung data kemiskinan di Aceh meningkat dari 806,82 ribu jiwa menjadi 818,47 ribu jiwa.

“Ini menunjukkan persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 14,64 persen pada Maret 2022 menjadi 14,75 persen pada September 2022.

Jika diliat dari data tersebut, belum ada suatu tindakan nyata dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh,” kata Ketua Komisi II DPRK Aceh Tamiang ini.(*)

• Pembunuh Sopir Taksi Online di Depok Ditangkap, Pelaku Anggota Densus 88, Terungkap Motifnya