Sah, DPR-Kemenag Sepakati Biaya Haji 2023 Rp 49,8 Juta, Menag Ingatkan Keberlangsungan Nilai Manfaat

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI telah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang ditanggung jamaah dengan rata-rata Rp 49.812.700,26 (55,3 persen).

Kesepakatan itu diperoleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panja Haji Komisi VIII DPR dan Panja Haji Pemerintah di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023), sebagaimana siaran pers yang dikirim Humas Kemenag RI kepada Serambinews.com.

Dijelaskan bahwa, besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M dengan rata-rata Rp 90.050.637,26 per jemaah haji reguler. 

Angka ini terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditanggung jamaah dengan rata-rata Rp 49.812.700,26 (55,3 % ), dan penggunaan nilai manfaat per Jemaah sebesar Rp 40.237.937 (44,7 % ). 

Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp 8.090.360.327.213,67

Kesepakatan ini diperoleh setelah Panitia Kerja (Panja) BPIH 1444 H/2023 M melakukan serangkaian diskusi panjang, membahas usulan biaya haji pemerintah.

Sebelumnya, pada 19 Januari 2023, pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar Rp 98.893.909,11, dengan komposisi BPIH sebesar Rp 69.193.734,00 (70 % ), dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp 29.700.175,11 (30 % ).

“Hari ini kita telah menyepakati biaya haji reguler. Rata-rata jamaah akan membayar Rp 49,8 juta, dengan penggunaan dana nilai manfaat mencapai Rp 8,090 triliun,” kata Menag.

“Kesepakatan ini sebagai hasil pembahasan atas skema usulan pemerintah dengan jemaah membayar Rp 69 juta dan penggunaan nilai manfaat Rp 5,9 triliun,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

“Disepakati juga adanya afirmasi khusus bagi jemaah lunas tunda tahun 2020, dan dibutuhkan tambahan nilai manfaat mencapai Rp 845 miliar,” urai dia.

“Sehingga, dana nilai manfaat yang dibutuhkan mencapai Rp 8,9 triliun,” sambungnya.

Dijelaskan Menag, usulan awal pemerintah berangkat dari pentingnya memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji dalam kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji atau nilai manfaat. 

Karenanya, besaran penggunaan nilai manfaat yang diusulkan saat itu hanya berkisar 30 % . 

Namun, setelah melalui serangkaian pembahasan, muncul sejumlah alternatif pemikiran yang perlu dielaborasi dan didiskusikan.