12 Anggota DPRK Aceh Utara Ajukan Mosi tak Percaya Kepada Bupati, Begini Respon Kalangan Pemuda

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Beberapa waktu ini, Aceh Utara dihebohkan dengan isu 12 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara yang melayangkan surat pernyataan mosi tidak percaya untuk Pj Bupati Aceh Utara kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

Permasalahan tersebut mendapatkan respon dari berbagai kalangan masyarakat, karena tensi politik di Aceh Utara semakin panas.

Salah satu kalangan masyarakat yang memberikan respon terhadap polemik eksekutif versus legislatif itu adalah Muhammad Fadli yang merupakan pemuda Aceh Utara.

Menurut Muhammad Fadli, semua pihak harus bekerja sama dalam melakukan langkah-langkah pembangunan di Aceh Utara, tidak bisa dilakukan hanya sebagian kelompok atau lembaga tertentu saja. 

"Menurut pandangan saya selaku masyarakat biasa, polemik antara eksekutif dan legislatif ini sudah cukup, jangan diperpanjang lagi karena bisa berdampak terhadap pembangunan Aceh Utara ke depannya," sebut M Fadli kepada Serambinews.com, Rabu (1/3/2023).

Ia menyebutkan, semua pihak terkhusus lembaga-lembaga yang diberikan amanah oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelola daerah harus bisa bersinergi dan melaksanakan kerja kolektif.

“Tidak bisa hanya dilakukan oleh sebagian kelompok atau lembaga tertentu saja. Kita lihat saat ini di Aceh Utara juga telah ditemukan sumber daya alam yang baru, di antaranya di Blok B, yang kemudian juga akan memberikan dampak ekonomi dan pembangunan untuk Aceh Utara, agar ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka diperlukan kondusifitas politik yang baik," cetusnya.

Fadli berharap, ke depan semakin banyak investor yang mau berinvestasi di Aceh Utara, karena banyak sektor yang bisa digarap selain sumber daya alam.

"Ada juga parawisata-parawisata yang potensial untuk dikembangkan, maka semua harapan itu bisa terlaksana jika politik dan keamanan di Aceh Utara itu stabil dan kondusif," harapnya.

Selain itu, tahun ini, sambungnya, Aceh hanya mendapatkan sisa 1 persen pagu APBN untuk anggaran Otonomi Khusus (Otsus) itu berlanjut sampai 2027 nanti.

"Kami sebagai masyarakat biasa hanya ingin Aceh Utara ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya, diperhitungkan oleh daerah-daerah lain. PR untuk membenahi Aceh Utara sangat besar, semua unsur harus ikut bekerja sama untuk melakukan pembenahan, termasuk masyarakat itu sendiri," tutup Muhammad Fadli yang juga pernah menjadi Ketua Umum BEM FH Unimal tersebut.(*)