Membangun Peradaban Aceh Berintegritas

Sosok inspiratif

Kembali kepada dua sifat di atas. Dalam kamus kompetensi perilaku KPK RI disebutkan bahwa integritas adalah bertindak secara konsisten, apa yang dikatakan dan dilakukan selalu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Nilai tersebut dapat berasal dari dua sumber, yaitu  (a) formal seperti kitab suci, atau peraturan pemerintah, atau  (b) nonformal yaitu nilai di masyarakat atau moral pribadi.

Sementara itu, dari kamus yang sama, konflik kepentingan didefinisikan sebagai situasi dimana seorang penyelenggara negara memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Kedua sifat di atas perlu dikokohkan karena menjadi benteng terhadap risiko penyelewengan yang semakin marak akhir-akhir ini. Sepintas terlihat kedua sifat moral tersebut terkesan abstrak dan terlalu ideal untuk dipahami dan diwujudkan.
Namun, sebenarnya tidak demikian karena ada sosok-sosok aspiratif yang sudah melakukannya. Dari sosok tersebut dapat diturunkan langkah praktikal untuk membentuk diri kita sendiri.

Beberapa sosok dimaksud akan dijelaskan berikut ini.
Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh dapat menjadi sosok berintegritas yang dapat menjadi panutan. Beliau menunjukkan ketegasannya dengan menjalankan keputusan Mahkamah Kerajaan  dalam menghukum mati putra mahkotanya  sendiri atas tindak pidana yang dilakukannya.

KPK RI juga menghimpun tokoh nasional yang memperlihatkan keteladanan. SSri Sultan Hamengkubuwono IX menunjukkan integritasnya dengan pernah meminta polisi membuat surat tilang karena beliau melanggar rambu lalu lintas, Bung Hatta yang jujur mengembalikan sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat, serta mantan Kapolri Widodo Budidarmo yang tidak menyalahgunakan jabatan untuk menghukum anaknya yang melakukan wtindak pidana.

Usaha untuk tidak terperangkap dalam konflik kepentingan diperlihatkan oleh keteladanan Kapolri Hoegeng yang menutup toko kembang istrinya karena tidak ingin para pejabat yang bisa saja berhadapan dengan hukum membeli bunga dari toko istrinya.

Keteladanan di atas dapat menjadi contoh nyata dan benchmark bagi kita di Aceh yang memiliki kerentanan atas tindak korupsi. Oleh karena itu kita perlu berkomitmen bersama dalam membangun keteladanan yang sudah dicapai oleh para pendahulu kita.

Walaupun Syukriy di atas mengatakan bahwa dana Pokir sudah sesuai regulasi, namun persyaratan dua sifat keteladanan di atas masih diperlukan untuk menghasilkan pencapaian sasaran kinerja kegiatan pembangunan di Aceh.

Sebenarnya, Aceh yang bersyariah dapat menyediakan sumber daya manusia penyelenggara pembangunan yang memiliki sifat di atas.

Masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam seharusnya memiliki  banyak pribadi yang memiliki Moslem Integrity, yaitu integritas sebagai muslim yang sandarannya sudah sangat jelas.

Harapan kita di Aceh tidak hanya Islamic Syariah (hukum Islam) yang ditegakkan tetapi juga Islamic Value (nilai-nilai keislaman) yang seharusnya sudah mengakar.

Di samping membangun secara berkarakter dengan keteladanan di atas, upaya lain yang dapat dilakukan adalah penerapan Clean and Good Governance atau  Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam tata kelola dimaksud, DPRA menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Keputusan-keputusan yang diambil harus berdasarkan evidence yang dibahas bersama pihak eksekutif.