Menghapus Kemiskinan Ekstrem di Aceh 2024

Keempat, Strategi Percepatan Penanganan Dampak Bencana. Untuk kabupaten/kota yang rawan bencana hendaknya memiliki tim yang sigap dalam penanganan bencana, baik kesiapsiagaan di tingkat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana (rehab dan rekons). Jika dampak bencana tidak segera ditangani dengan cepat maka akan dapat menyebabkan tumbuhnya kelompok masyarakat miskin ekstrem baru.

Pengawasan

Sebagai perangkat daerah, camat harus mampu memastikan agar strategi-strategi yang dijalankan oleh bupati/wali kota dapat berjalan efektif sampai ke gampong-gampong sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah gampong. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, camat yang diberi tugas melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada pemerintah gampong diharapkan dapat membina, mengarahkan dan memastikan agar gampong ikut ambil bagian secara aktif dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di gampongnya. Binwas yang ekstra ketat harus diberikan kepada gampong dengan kategori kantong kemiskinan ekstrem.

Pemberian BLT tambahan untuk warga miskin ekstrem di gampong, peningkatan kualitas layanan Posyandu, bantuan beasiswa miskin ekstrem, penguatan BUMG yang menyerap lapangan kerja, bantuan permodalan untuk pelaku UMKM, merupakan kegiatan-kegiatan yang mampu dibiayai dengan dana gampong. Camat yang diserahi kewenangan mengevaluasi APBG diharapkan dapat mendorong dan memastikan pemerintahan gampong untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan riil penghapusan kemiskinan ekstrem di dalam dokumen APBG tahun anggaran 2023 dan 2024.

Jika empat strategi ini mampu digerakkan secara koordinatif dan kolaboratif antara gubernur Aceh dengan para bupati dan wali kota, ditambah para camat yang setiap saat aktif memberikan Binwas kepada para keuchik gampong maka diyakini upaya menghapus kemiskinan ekstrem Aceh di tahun 2024 akan dapat dicapai. <nadhar1607@gmail.com>