Kapolresta Banda Aceh Isi Kuliah Umum Perdana di FISIP USK

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, S.H., S.I.K mengisi kuliah umum perdananya pasca dilantik menjadi Kapolresta di Aula FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Jumat (10/3/2023).

Kuliah umum yang diisi oleh Kapolresta itu membahas tema “Memahami Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara” yang dihadiri  100 orang peserta.

Turut hadir dalam sesi kuliah umum itu, Kompol Suryo Sumantri Darmoyo, Dekan Fisip USK, Dr. Mahdi Syahbandir, Wakil Dekan I Fisip, Dr. Effendi Hasan  dan sejumlah tamu undangan lainnnya.

Kapolresta Banda Aceh saat mengisi kuliah umum itu mengatakan, masyarakat maupun mahasiswa memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kemajuan dan bahkan keamanan negara.

"Yang mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara," kata Fahmi.

Baca juga: Polisi Usut Dana Desa di Nagan Raya, Ada Setoran Ke Kecamatan, Ini Penjelasan Camat

Karena hal itu pula lanjut dia,  peran kepolisian khususnya di PAceh tidak terlepas dari kearifan lokal yang berlaku di Bumi Serambi Mekah. 

Dikarenakan ,Syariat Islam sebagai urat nadi dalam kehidupan masyarakat Aceh mempengaruhi langsung terwujudnya budaya tertib yang didambakan bersama.

Selain itu, Kombes Fahmi mengatakan, pendekatan keagamaan sangat diperlukan dalam membangun kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Hal ini agar peran kepolisian dalam menegakkan ketertiban harus diiringi dengan kesadaran masyarakat melalui syariat Islam yang dijalankan secara utuh.

Baca juga: 4 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Nagan Raya Segera Jalani Sidang

"Ibadah yang dilakukan seorang hamba pada akhirnya tercermin dalam perilakunya sehari-hari, yaitu melakukan aktifitasnya dengan tertib karena dia meyakini selalu dalam pengawasan Illahi, baik didalam kesendirian maupun dalam berinteraksi sosial," pungkasnya.

Selain mengisi materi kuliah umum untuk mahasiswa/i Fisip USK, Kapolresta juga menandatangani perjanjian kerjasama tentang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.(*)