Pengabdian Internasional Ekonomi Pembangunan USK di Pusat Kajian Maritim Terengganu

Terengganu terdiri atas kelompok etnik bumiputra 68,8 persen, 23,2 Tionghoa, 7 persen India, dan 1 persen etnik lainnya.

Kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah mulai bertumbuh dari kota pelabuhan tepi pantai di abad ke-10.

Di antara kerajaan-kerajaan ini termasuk Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah, juga Beruas dan Gangga Negara di Perak dan Pan Pan di Kelantan.

Diperkirakan semuanya adalah kerajaan Hindu atau Buddha. Islam tiba pada abad ke-14 di Terengganu.

Di antara tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti di bawah kepemimpinan Perdana Menteri keempat, Dr Mahathir Mohamad.

Pada periode ini Malaysia mengalami lompatan dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur dan industri (terutama bidang komputer dan elektronika rumahan).

Pada periode tersebut daratan Malaysia berubah dengan tumbuhnya beraneka megaproyek.

Proyek yang paling terkemuka adalah Menara Kembar Petronas (sempat menjadi gedung tertinggi di dunia), Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Lebuhraya Utara-Selatan, Sirkuit Internasional Sepang, Koridor Raya Multimedia (MSC), bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakun, dan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan persekutuan baru.

Pada akhir tahun 1990-an, Malaysia diguncang oleh krisis finansial Asia 1997, juga tidak stabilnya politik yang disebabkan oleh penahanan Wakil Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim.

Terdapat pula tentangan dari kaum sosialis dan reformis, sampai kepada upaya pembentukan negara Islam.

Tahun 2003, Dr Mahathir perdana menteri Malaysia yang paling lama menjabat, mundur dan digantikan oleh wakilnya Abdullah Ahmad Badawi.

Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh Islam Hadhari.

Pada November 2007 Malaysia digoyang oleh dua unjuk rasa antipemerintah, yaitu unjuk rasa bersih dengan pendemo 40.000 orang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 10 November 2007 menganjurkan reformasi daerah pemilihan.

Itu dipicu oleh dugaan adanya korupsi dan penyimpangan di dalam sistem pemilu yang menguntungkan partai berkuasa. Barisan Nasional selalu memerintah Malaysia sejak kemerdekaan tahun 1957.

Unjuk rasa lainnya dilakukan pada 25 November di ibu kota Malaysia dan dipimpin oleh HINDRAF. Penggerak unjuk rasa ini, Hindu Rights Action Force, melakukan protes berkenaan kebijakan yang tidak adil, mengutamakan suku Melayu.