Asosiasi Kontraktor Aceh akan Jalin Kerjasama dengan BJKW I Kementrian PUPR Aceh

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Dalam rangka proses Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Periode I Tahun 2023 (Batch 7).

Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh (BPP AKA) akan menjalin kerjasama dengan BJKW I Kementerian PUPR Aceh.

Hal itu dilakukan setelah Asosiasi Kontraktor Aceh melakukan silaturahmi dengan  Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh di ruang rapat setempat, Senin (13/4/2023).

Ketua Umum BPP AKA, Mustafa Umar, ST mengatakan, tujuan dari silaturahmi itu untuk membahas keberlangsungan AKA pasca terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta perubahannya menuju akreditasi.

Baca juga: Tabrakan Pikap L300 Dengan Truk Colt di Pidie, Mobil Hantam Warung Warga, Sopir Meninggal Dunia

Ia mengatakan, penguatan sinergitas BJKW I Kementerian PUPR  dalam mewujudkan pembangunan Aceh yang berkelanjutan, pemenuhan SKK jasa konstruksi dan pengawasan serta pembinaan kualifikasi BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi) di wilayah Aceh. 

“Semua itu diperlukannya dorongan dan dukungan dari  BJKW I  Kementerian PUPR  untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga konstruksi yang bersertifikat, ” kata Mustafa, Selasa (14/3/2023).

Dia mengatakan, saat ini sendiri  permasalahan yang dialami dalam Jasa Konstruksi adalah ketersediaan tenaga teknis  dan tenaga tukang karena penerapan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 sudah mengharuskan penyediaan tenaga yang bersertifikat. 

Sehingga dikhawatirkan ketidaktersedianya tenaga yang telah bersertifikat  di dalam perusahaan dan terpaksa mengunakan tenaga dari luar Aceh. 

Baca juga: Harga Emas di Banda Aceh Hari Ini per Mayam Tembus Rp 3 Juta, Catat Rinciannya Selasa 14 Maret 2023

"Kita berharap, dengan adanya audiensi kemarin, BJKW I Aceh bisa bersinergitas bersama AKA menciptakan tenaga konstruksi untuk pemenuhan BUJK di wilayah Aceh," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA), Mansur Syakban mengungkapkan saat ini diperlukan satu trobosan dalam menangi permasalahan ini , salah satu nya program sertifikat geratis , kepada TKK ( tenaga kerja konstruksi )  di Aceh.

Dimana nantinya yang sumber dananya dapat di himpun dari BUJK yang tergabung di  AKA  yang saat ini berjumlah 600 perusahaan dan dukungan fasilitas tempat uji dari BJKW I kementrian PUPR Aceh.

"Dengan begitu salah satu metode menyelesaikan masalah terhadap TKK ( tenaga kerja  konstruksi ) yang belum memiliki sertifikat," imbuhnya.

Baca juga: Petaka Bulu Mata Palsu dan Softlens, Mata Wanita Ini Dipatuk Ayam karena Dikira Ulat saat Selfie

Sementara itu Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I (BJKW I) Banda Aceh Kementerian PUPR, Indra Suhada, ST, MT, menyambut baik atas audiensi yang dilakukan oleh AKA.

Hal  ini menurutnya dalam rangka meningkatkan sinergitas antara pemerintah khusus nya BJKW I Banda Aceh dengan asosiasi profesi untuk meningkatkan kerja sama untuk dalam hal pemenuhan TKK (Ten bersertifikat demi memenuhi kebutuhan BUJK.