Dahlan Jamaluddin, Pendorong Implementasi Perbankan Syariah di Aceh

DAHLAN JAMALUDDIN, Anggota DPR Aceh dari Partai Aceh adalah salah satu figur yang mendapatkan anugerah "Serambi Demokrasi Awards 2023" yang digelar pada malam puncak resepsi HUT Ke-34 Harian Serambi Indonesia, di Gedung AAC Dayah Dawood, Banda Aceh, Jumat 17 Maret 2023. Mantan Ketua DPR Aceh ini meraih penghargaan untuk kategori "Sosok Inspiratif Peduli Perbankan Syariah". Berikut profil dan kiprahnya.

***

DAHLAN Jamaluddin tak pernah berniat menjadi anggota dewan, apalagi Ketua DPR Aceh.

Masa kecil dan remajanya lebih banyak dihabiskan di kampung kelahiran di Desa Meuko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Ayahnya seorang pegawai negeri sipil di kantor camat dan ibu sebagai ibu rumah tangga.

Dia menamatkan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Bandar Dua. Tapi, bakat memimpin Dahlan sudah sejak kecil.

Misalnya, dia kerap menjadi ketua kelas dan satu kali menjadi wakil ketua organisasi intra sekolah. "Mungkin ya suka di depan," ujarnya.

Lahir dan besar di salah satu basis GAM, kala itu menjadi kawasan operasi Panglima GAM paling legendaris, almarhum Teungku Abdullah Syafii, Dahlan sering berhadapan dengan realitas perang.

Pagi-pagi saat berangkat sekolah, misalnya, dia kerap melihat orang meninggal dengan kondisi mayat bekas tembakan.

Salakan bedil pun sudah menjadi hal biasa yang didengar.

Menghadapi kenyataan masa kecil yang mencekam, Dahlan sempat berencana ikut GAM angkat senjata tatkala lulus sekolah menengah atas.

Tapi niat itu urung. "Dalam pikiran saya bergelayut, ada apa sebenarnya dengan semua yang terjadi di Aceh," tutur Dahlan.

Lantaran rasa penasaran itu, walhasil pada 1997 merantau dan melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram, Yogyakarta.

"Saya ke Yogyakarta ingin mengubah apa yang saya lihat sejak kecil," katanya.

Itu sebabnya Dahlan cukup aktif dalam pergerakan ketika menjadi mahasiswa.

Dia banyak terlibat dalam sejumlah diskusi dan demonstrasi menuntut Soeharto turun.

Setahun di Yogyakarta, Dahlan memimpin organisasi Keluarga Aktivis Mangkubumen.

Setelah itu, pada 2000 dia menjadi Dewan Kota Komite Kota Serikat Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat.

Pada 2001, Dahlan turut mendirikan Serikat Mahasiswa Indonesia sekaligus memimpin Keluarga Mahasiswa Yogyakarta.

Ketika itu isu diskusi dan demonstrasi yang Dahlan ikuti mengerucut untuk menurunkan Soeharto.

Setelah presiden yang berkuasa 31 tahun itu mundur, Dahlan menyelipkan isu kekerasan militer di Aceh dalam diskusi.

Menurutnya, perjuangan pembebasan nasional Aceh saat itu sinergis dengan perjuangan demokrasi di Indonesia.

"Musuhnya sama-sama negara yang berlaku tidak adil kepada rakyatnya," tuturnya.

Semasa itu, pada 2002, Dahlan memimpin Litbang Taman Pelajar Aceh Yogyakarta dan Solidaritas untuk Aceh.

Ketika Darurat Militer diterapkan untuk Aceh pada 2003, Dahlan hampir setiap hari mengonsolidasikan teman-temannya supaya ikut berdemonstrasi menolak penetapan operasi militer terbesar sepanjang sejarah Indonesia itu.

"Kami mengampanyekan solusi jalan tengah terkait penyelesaian permasalahan Aceh," ujarnya.

Baca juga: VIDEO - Wawancara Khusus Bersama Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin

Sejak menjadi anggota DPR Aceh pada akhir 2017, Dahlan Jamaluddin memfokuskan diri pada dua hal; agenda politik perdamaian dan pembangunan Aceh.

Untuk pembangunan Aceh, salah satu konsen Dahlan adalah membangun perekonomian ummat yang berlandaskan pada ekonomi dan keuangan syariah.

“Ekonomi dan keuangan syariah ini menjadi role model di banyak negara saat ini, karena dianggap lebih adil. Makanya, saya fokuskan ke situ,” ujarnya.

Berangkat dari pemikiran itu, Dahlan berada di garda terdepan dalam penerapan qanun lembaga keuangan dan perbankan syariah di Aceh.

Salah satu point penting dalam qanun ini adalah, semua lembaga keuangan dan perbankan yang beroperasi di Aceh, mensyaratkan pembiayaan sampai 40 persen untuk disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan sistem bagi hasil tanpa harus ada agunan.

“Sistem bagi hasil tanpa agunan inilah yang selama ini tidak diterapkan oleh bank konvensional, sehingga sangat tidak mungkin bagi para nyak-nyak di pasar untuk mendapatkan pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh. Nah, kita berharap qanun ini menjadi solusi menjawab persoalan ini (pembiayaan dengan sistem bagi hasil tanpa harus ada agunan),” ujar Dahlan.

Harapannya, lanjut Dahlan, usaha mikro kecil dan menengah akan tumbuh dan dalam jangka panjang akan memberikan dampak strategis bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Aceh, serta dapat menjawab persoalan kemiskinan yang saat ini menjadi isu utama pembangunan Aceh.

“Mungkin ini memang berat untuk perbankan dan lembaga keuangan, makanya sangat besar harapan kita Bank Aceh Syariah menjadi pionir untuk menjalankan amanah qanun ini. Karena pada dasarnya Bank Aceh itu adalah milik pemerintah yang modalnya bersumber dari APBA dan APBK. Makanya, dulunya Bank Aceh ini bernama Bank Pembangunan Daerah, hadir untuk kepentingan membangun daerah,” ujar Dahlan.

“Jadi ruhnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah di situ. Harus memberikan kemudahan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, saling menguntungkan dan jauh dari riba,” pungkas Dahlan.(*)

DATA DIRI

Nama lengkap: H. Dahlan Jamaluddin, S.IP

Tempat/tanggal lahir:  Muko Kuthang, Pidie Jaya / 26 Agustus 1980

Riwayat pendidikan:    

- SDN Peulakan, Pidie, (1988-1991)

- SMPN 1 Bandar Dua (1991-1994)

- SMAN 1 Bandar Dua (1994-1997)

- Strata I FISIP    Universitas Widya Mataram Yogyakarta (1998-2005)

Riwayat organisasi:

Ketua Umum Keluarga Aktivis Mangkubumen (1998-2000)

Dewan Kota Komite Kota Serikat Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta (2000-2001)

Pendiri Serikat Mahasiswa Indonesia (2001)        

Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Yogyakarta (2001-2003)

Ketua Litbang Taman Pelajar Aceh Yogyakarta (2002-2003)

Ketua Solidaritas untuk Aceh (2002-2003)

Pendiri Keluarga Aceh Yogyakarta (2004)       

Koordinator Komite Kemanusiaan Untuk Aceh (2005)    

Direktur Komite Yogyakarta untuk Pemulihan Aceh (2006-2009)

Kepala Bidang Pengembangan Organisasi Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (2008-2015)

Wakil Ketua KNPI Aceh (2014-2017)

Wakil Sekretaris III KONI Aceh (2015-2017)

Wakil Ketua I KONI Aceh (2017-2018)

Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (2015-2018)

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (2018-Sekarang)

Riwayat pekerjaan:

Manajer Program Bantuan Sosial Produktif KYPA (2006)

Direktur Eksekutif Komite Yogyakarta untuk Pemulihan Aceh (KYPA) (2007-2009)

Anggota Bidang Komunikasi Tim Asistensi Gubernur Aceh (2007-2008)

Ketua Bidang Komunikasi Tim Asistensi Gubernur Aceh (2008-2010)

Ketua Tim Komunikasi Sekretariat Aceh Green Pemerintah Aceh (2010-2011)

Anggota Tim Konsultan Formulasi Peraturan Gubernur Aceh Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Logika-Ausaid) (2010-2010)

Kepala Bidang Bidang Pembinaan, Pengembangan Sistem dan Potensi Kelembagaan Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten/Kota (2010-2011)

Direktur Intervensi Strategis Badan Reintegrasi Aceh (BRA) (2011-2012)

Anggota Tim penyusunan Visi-Misi Calon Gubernur dan Wakil gubernur Aceh dari Partai Aceh dr.Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (2012)       

Anggota Tim Penyusunan RPJM Aceh 2012-2017    

Anggota Tim Penyusunan Strategi Rencana Aksi Propinsi (SRAP) REDD+ Aceh

Anggota Komisi IV DPR Aceh Fraksi Partai Aceh (2017-2019)

Wakil Ketua I KONI Aceh (2018-2022)

Ketua Cabor Muaythai Aceh (2018-Sekarang)

Wakil Ketua I Kwarda Pramuka Aceh     (2018-2023)

Ketua DPR Aceh (2019-2022)

Anggota DPR Aceh (2022-Sekarang)

Baca Pdfnya Disini!