Kasus Dede Aisyah yang Dijual jadi Budak ke Suriah, Kemenlu: Sedang Ditangani KBRI

Netty juga mempertanyakan komitmen BP2MI untuk memberantas mafia penyalur PMI non prosedural.

"Padahal komitmen ini digaungkan di seminar-seminar yang digelar pemerintah, tapi realisasinya masih jauh dan kasus-kasus terus datang silih berganti," ujar Netty.

Netty meminta kasus Dede Aisyah menjadi cambuk bagi pemerintah, khususnya Kemenaker RI dan BP2MI, agar terus melakukan perbaikan sistem perlindungan PMI.

"Komitmen moral harus dibuktikan dengan hasil riil di lapangan. Jangan hanya jargon, tapi korban terus berjatuhan. Ini menyangkut marwah dan martabat pemerintah Indonesia di mata rakyat dan dunia," pungkas legislator PKS itu.

Baca juga: Kisah Yeni, TKW yang Lolos Pembunuhan Berantai Wowon Cs, Korban Pilih Kabur ke Luar Negeri

KBRI Damskus: PMI Dede Asiah Berhasil Ditarik ke Kantor Agen Damaskus, Keadaan Sehat Walafiat

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atas nama Dede Asiah (DA) yang mengaku ditipu dan dijual ke Suriah berhasil diselamatkan.

Dede telah berhasil ditarik ke kantor agen di Damaskus pada tanggal 1 April 2023 dan saat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Kabar ini disampaikan KBRI Damaskus dalam sebuah pernyataan, Minggu (2/4/2023).

KBRI mengklarifikasi kabar yang beredar, yang disampaikan DA bahwa tidak ada tindakan atau upaya penyelamatan atas dirinya.

Staf KBRI Damaskus, Amey mengatakan laporan yang bersangkutan sudah ditanggapi sejak awal. 

Namun pihaknya tidak bisa menindaklanjuti permintaan DA yang berharap langsung dipulangkan ke tanah air.

"Tentunya tidak mudah mengingat kompleksitas status yang bersangkutan. Sejak awal KBRI sudah bergerak untuk mengupayakan kasusnya, dan bukannya kami merespon lambat, melainkan dinamika di lapangan membuat kami juga harus hati-hati dalam membuat pernyataan ke publik," ungkap KBRI memberikan hak jawab atas komentar liar yang beredar dari kasus DA.

Adapun upaya yang sudah dilakukan adalah menjaga kontak dengan DA, mendesak agen untuk dapat memberikan penyelesaian, hingga melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Suriah.

Sementara itu di Indonesia, Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada tanggal 31 juga telah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan keluarga DA maupun pihak-pihak terkait.

"Kemlu berkoordinasi dengan Polri juga mendorong pertanggungjawaban hukum terhadap agen pengirim di Indonesia," ujarnya.