Aceh Berpeluang Raih Juara Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah 2023

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Provinsi Aceh berpeluang meraih juara terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari 12 provinsi yang masuk tahap III penilaian perebutan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023. Karena banyak indikator pembangunan yang menjadi penilaian Tim Verifikasi Lomba PPD dari Bappenas menyatakan, pertumbuhannya untuk Aceh, cukup bagus.

Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi Aceh, tahun 2022 lalu mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 4,21 persen dibanding tahun 2021 lalu hanya 2,79 persen.  

Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya sudah mencapai 72,80 persen, mendekati angka rata-rata IPM nasional sebesar 72,91.

“Karena itu peluang Aceh, untuk menjadi juara PPD 2023, cukup besar,” kata Tim Verifikasi Utama Lomba PPD 2023 dari Bappenas, Budhi Santoso pada acara   verifikasi  terhadap Rancangan Pembangunan Daerah (RPD)  yang dibuat Bappeda Aceh untuk merebut Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun Anggaran 2023.

• Pemko Lhokseumawe Minta Pedagang tak Jualan Makanan Siang Hari Bulan Ramadhan

Acara tersebut digelar di Ruang Aula Bappeda Lantai II, dihadiri Tim verifikasi dari Bappenas Pusat Pak Budi Santoso, Dwi Ratih Suryantining Esti dan Wahyu Sabtika, dan pejabat terkait lainnya dari pusat. Acara ini dipimpin Asisten I Setda Aceh, Dr Iskandar AP, didampingi Kepala Bappeda Aceh, Dr H T Ahmad Dadek, serta sejumlah Kepala SKPA dan mitra kerja SKPA.  

Budi mengatakan, verifikasi Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Aceh ini dilakukan, untuk diperlombakan dengan 11 provinsi lainnya yang telah lolos tahap II masuk tahap III untuk merebut Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun anggaran 2023.

Angka kemiskinan Aceh, masih tinggi mencapai 14,75 persen, di atas rata-rata nasional 9,57 persen, menurut Budi, dapat kami pamahami karena pada Desember 2004 lalu, Aceh dilanda gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat, sebelumnya daerah ini juga dilanda konflik yang cukup panjang dan berat, sejak tahun  1977 – 2005, dan baru damai 15 Agustus 2005, sedang melakukan rehab rekon, disambung bencana  pandemi covid 19 yang melanda dunia sejak 2019 – 2021 lalu, terimbas ke Aceh, sehingga membuat kondisi masyarakat jadi kelelahan menghadapi masalah tersebut.

• Bocah 12 Tahun Dirudapaksa hingga Hamil dan Melahirkan, Pelakunya Abang Kandung dan Penarik Ojek RBT

Namun masyarakat Aceh cepat bangkit kembali menata kehidupan sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, ibadahnya dan lainnya.

Penataan lingkungan hidup dan kehutanannya, kelautan dan perikanan, kami lihat cukup baik. Begitu juga penataan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaknya. Plt Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh,  Mutia Juliana  menjelaskan kepada kami, untuk urusan penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh, relatif bagus bahkan nilainya berada di atas rata-rata nasional.

Begitu juga penanganan program stunting dan program kesehatan anak lainnya, termasuk upaya menekan angka kematian ibu hamil dan balita serta anak,  angkanya terus menurun. Terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan bersama  Dinkes Kabupaten/Kota dan mitra kerjanya secara terpadu, terintegrasi serta berkelanjutan, terukur input dan outputnya. Sehingga penurunan stunting di Aceh cukup signifikan dalam dua tahun terakhir ini.

Budhi Santoso menyarankan agar penurunan angka kemiskinannya di Aceh bisa signifikan, begitu juga dengan angka penganggurannya 6,17 persen, masih berada di atas nasional 5,86 persen, dominasi tenaga kerjanya di sektor pertanian, diubah menjadi dominasi di sektor industri pengolahan dan jasa.

Maksudnya, kata Budhi Santoso, di Aceh, perlu banyak dibangun industri pengolahan dari produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lainnya dengan tujuan ekspor. Selanjutnya, di daerah ini banyak bahan tambang, apakah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sudah menyiapkan tenaga tambang lokal, yang akan mengisi peluang tenaga kerja di perusahaan tambang yang ada di Aceh.

Informasi yang diterima, di Aceh lebih banyak lulusan SMA yang bekerja, dibanding lulusan SMK. Masalah itu, perlu dijawab dan dicari solusinya oleh Dinas Pendidikan Aceh bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Apa karena pasar kerja lulusan SMK masih terbatas di Aceh, sehingga banyak lulusan SMK nya belum bekerja.

Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Aceh ke depan, kata Budhi  Sanstoso, Penilai Utama PPD dari Bappenas, menyarankan program dan kegiatan ke depan untuk guru SMK, diperbanyak pelatihan kegiatan yang pasar kerjanya tersedia di Aceh, agar pasar kerja tersebut, bisa diisi oleh tenaga lokal lulusan SMK.