Anak Menteri Hukum dan HAM Disebut Monopoli Bisnis di Lapas, Ini Kata Kepala Rutan Cipinang

SERAMBINEWS.COM - Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Yamitema Laoly dituding memonopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dugaan keterlibatan Yamitema Laoly berawal dari podcast antara Uya Kuya dan aktor Tio Pakusadewo.

Sebagai informasi, Tio Pakusadewo pernah ditahan di LP Cipinang karena menjalani hukuman penjara satu tahun atas kasus penyalahgunaan narkoba.

Tio bebas pada 14 April 2021.

Dalam wawancaranya bersama Uya Kuya, Tio Pakusadewo mengatakan bahwa ada anak menteri yang memonopoli bisnis di lapas.

"Yang menggagas itu napi koruptor, menggaet salah satu menteri, anak menteri," katanya.

Lantas potongan video tersebut tersebar di media sosial salah satunya Twitter.

Akun @PartaiSocmed mengomentari video tersebut dan mengatakan bahwa sosok yang dimaksud oleh Tio Pakusadewo adalah Yamitema Laoly.

Sebab akun tersebut mengatakan bahwa Yamitema Laoly merupakan Chairman dan CO Founder Jeera Foundation dengan nama perusahaan PT Natur Palas Indonesia.

"Yg dimaksud Tio Pakusadewo pada bagian akhir video ini adalah Jeera Foundation dgn perusahaannya PT Natur Palas Indonesia yg memonopoli bisnis koperasi dan kantin di beberapa Lapas besar, dimana anak Yasonna Laoly jadi Chairman dan Co Founder," tulis akun @PartaiSocmed dikutip pada Senin (2/5/2023).

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membantah tuduhan yang menyebut anaknya, Yamitema Laoly, terlibat dalam monopoli bisnis di lembaga pemasyarakat (lapas).

Yasonna menjelaskan, Yayasan Jeera yang disebut-sebut dipimpin oleh Yamitema adalah yayasan yang memberikan pelatihan kepada warga binaan.

Baca juga: Pengamen Ini Meresahkan, Pukul Bodi Mobil hingga Buat Penumpang Ketakutan, Kesal Tak Diberi Uang

Kepala Rutan Cipinang Tuding Informasi Tio Pakusadewo Menyesatkan

Aktor Tio Pakusadewo di sebuah wawancara mengungkap adanya berbagai praktik bisnis busuk di dalam sel penjara.

Pernyataan yang diunggah di akun Youtube Kuya TV, Senin (1/5/2023) kemarin tersebut bikin heboh dan membuat pejabat Kementerian Hukum dan HAM terkaget-kaget.