Gubernur Aceh: Tujuh Gubernur Pilihan Soeharto - Bagian II

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Salah satu “trade mark” kepemimpinan Soeharto dan Orde Barunya adalah dwifungsi ABRI, karena memang asumsi dasarnya adalah ABRI sebagai antitesa inti terhadap Orde Lama.

Di samping itu ancaman instabiltas politik, ekonomi, dan keamanan, yang dialami oleh Indonesia, terutama pada tahun-tahaun sebelum dan ketika peristiwa Gestapu PKI 1965 menjadikan doktrin sebagai sebuah keniscayan.

Stabilitas adalah kata kunci yang menjadi basis bagi apapun kebijakan pemerintah.

Dwifungsi ABRI memberikan peluang kepada anggota ABRI terpilih untuk menduduki jabatan-jabatan sipil yang dianggap strategis untuk keamanan dan pembangunan.

Tidak hanya kementerian, lembaga, dan berbagai jabatan struktural dapat diduduki oleh TNI, mayoritas kepala daerah pada masa itu, gubernur, bupati, dan walikota cukup banyak disi oleh TNI.

Segera setelah Soeharto berkuasa ia melantik Kolonel Hasbi Wahidi, kelahiran Lhoksukon, sebagai pejabat Gubernur Aceh untuk masa waktu sekitar satu tahun.

Hal itu tak berlangsung lama, karena menurut beberapa sumber sejarah, Hasbi Wahidi yang dikenal “lurus” berseberangan dengan Panglima Kodam Iskandar Muda, T. Hamzah yang juga tak kurang “lurusnya”.

Baca juga: Gubernur Aceh - Apa Beda Soekarno, Soeharto, Gus Dur, SBY, dan Partai Aceh - Bagian I

Soeharto kemudian “memilih” dan “menunjuk” Letnan Kolonel CPM Muzakir Walad untuk dipilih oleh DPRD sebagai Gubernur Aceh.

Ketika masa jabatan periode I Muzakir Walad akan berakhir pada 1973, Panglima Kodam Iskandar Muda, Brigjen Aang Kunaifi berdiskusi dengan beberapa pemuka masyarakat Aceh tentang kemungkinan dirinya untuk maju sebagai calon gubernur Aceh.

Satu diantaranya tokoh Aceh itu adalah Noer Nikmat, pengusaha angkutan Pertamina yang mempunyai jaringan luas dan kuat, di Aceh, maupun di Jakarta.

Diam-diam Noer Nikmat berangkat ke Jakarta menghubungi “inner-circle” presiden Soeharto.

Ia kemudian pulang ke Aceh dan bertemu dengan Aang Kunaifi, dan menyampaikan hasil observasi dan diskusinya dengan elite nasional kepada Aang Kunaifi.

“Bagaimana Noer?” tanya Aang Kunaifi.

Baca juga: Masih Terus Bertahan, Ini Rincian Harga Emas di Langsa Pada Selasa 16 Mei 2023

Noer Nikmat menjawab “Pak Aang, jabatan lain boleh bapak minta apa saja, yang jangan Gubernur Aceh” dengan gaya kelakar khas Noer Nikmat.

Aang tak marah, karena ia juga telah mendapat berita dari jaringannya di Jakarta dengan isi nada yang sama dengan ucapan Noer Nikmat.

Kalimat Noer Nikmat kemudian terbukti tak lama kemudian, Aang Kunaifi dipindahkan menjadi Pangdam Siliwangi.
Aang kemudian “diseleksi” dan “ditunjuk” oleh Pak Harto untuk dipilih DPRD Jawa Barat sebagai gubernur Jawa Barat.

Ia sangat berhasil membangun Jawa Barat, dan bahkan dianugerahkan oleh pemerintah pusat dengan simbol hebat, Pramsanya Purnakarya Nugraha.

Aang Kunaifi tidak marah dengan Aceh, dan bahkan ia menjadi “orang Aceh” yang paling Aceh dalam komunitas masyarakat Aceh di Bandung dan Jawa Barat.

Ketika masa jabatan kedua Muzakir Walad akan berakhir pada 1978, Pangdam Iskandar Muda pada masa itu Brigjen A. Rivai Harahap, berkeinginan untuk menjadi pengganti Muzakir.

Baca juga: Di hadapan Pejabat KPK, Pj Gubernur Aceh: Kami Ingin KPK Terus Memantau dan Melihat-lihat Aceh

Hal itu sangat wajar, karena sebagian besar, bahkan semua karir militer Rivai Harahap dijalaninya di Aceh, baik pada awal kemerdekaan, maupun pada masa DI/TII.

Rivai menjadi Aceh ‘by heart’ -sepenuh hati, sekalipun bukan sebagai Aceh “by blood”- bukan darah Aceh.

Rivai dikenal dekat dengan berbagai kalangan, terutama dengan generasi muda.

Ia kemudian meminta sejumlah tokoh muda Aceh untuk melobi Jakarta.

Sekalipun nama Prof A. Majid Ibrahim sudah beredar, banyak pihak ragu pemerintah pusat akan menunjuk Majid.

Alasannya, Majid adalah otak besar pendiri Bappeda-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang sedang gencar-gencarnya diterapkan di seluruh Indonesia pada masa itu.

Ia menjabat sebagai Deputi Pembangunan Regional, Bappenas, di bawah kepemimpinan Wijoyo Nitisastro.

Para tokoh muda Aceh itu, terutama Haji Dimurthala mempunyai koneksi kuat dengan orang dekat Soeharto, seperti Mayjen Ali Murtopo, dan Mayjen Sujono Humardani.

Dimurthala berbicara tentang kemungkinan Rivai sebagai pengganti Muzakir kepada dua tokoh itu.

Menurut sebuah sumber, Ali Murtopo tak berkomentar banyak ketika permintaan untuk Rivai sebagai calon gubenur Aceh diujukan.

Baca juga: BREAKING NEWS - Lagi Dua Rumah Terbakar di Lhokseumawe, Satu Warga Terluka 

Dengan senyum khasnya, ia mengatakan “saya coba usahakan.”

Ketika para tokoh muda Aceh itu bertemu dengan Sujono Humardani, mereka diterima dengan baik.

Setelah lebih dari 30 menit asprasi itu disampaikan, Sujono tak memberikan reaksi apa-apa.

Ia hanya diam, sambil mendengarkan dengan matanya yang menerawang.

Ketika pembicaraan telah selesai ia hanya merspons singkat.

“Saya tak biasa ngomong masalah Aceh dengan bapak”-maksudnya Soeharto “.

Ia melanjutkan “Bapak sangat tahu tentang Aceh.”

Berita lobi Rivai Harahap via para tokoh muda Aceh menemui orang dekat Soeharto bocor ke Muzakir Walad.

Ada yang mengatakan adalah Sujono Humardani yang membocorkannya.

Menurut sebuah sumber, Muzakir marah besar kepada para tokoh muda itu.

Ia memanggil mereka, dan Muzakir keluar “aslinya”.

“Kalian kubina, kubesarkan utnuk membangun Aceh, dan sekarang beramai-ramai ke Jakarta, minta ke pak Harto agar ditunjuk gubernur Aceh orang Batak?”

Para tokoh muda itu sangat menyesal dan minta maaf, dan memang tak lama kemudian, Muzakir memaafkan mereka.
Muzakir ingin agar Majid penggantinya.

Tanpa keinginan Muzakir pun Soeharto telah memberi tahu Kepala Bappenas, Wijoyo Nitisastro, bahwa Majid “ditugaskan” untuk pulang dan menjadi gubernur Aceh.

Baca juga: Perbankan dan Keamanan Siber

Dari Majid Ibrahim Hingga Hadi Thayeb

Majid sendiri adalah salah satu anggota kelompok “Mafia Berkeley’’ yang terkenal sebagai “mesin besar” pembangunan nasional rezim Soeharto.

Majid hanya memerintah sekitar satu tahun.

Ia sakit dan meninggal pada tahun 1981.

Soeharto kini harus mempersiapkan pengganti Majid, yang dimulai dengan mencari penjabat gubernur, menunggu gubernur terpilih.

Saat itu, tak ada staf Depdagri asal Aceh yang mempunyai klasifikasi eselon I yang memungkinkan untuk diangkat sebagai pejabat gubernur Aceh.

Soeharto akhirnya menunjuk spesialis pejabat gubernur, Mayjen Purn, Eddy Sabhara, mantan gubernur Sulawesi Tenggara yang menjabat Irjen Depdagri pada masa itu.

Eddy sangat terkenal dengan jabatan itu, karena ketika ada kebutuhan pejabat gubernur di berbagai daerah, pak Harto selalu mempercayai jabatan itu kepadanya.

Menurut beberapa catatan, pak Harto agak “pusing” mencari siapa pelanjut Majid dalam memimpin Aceh.

Ada nama Prof Ibrahim Hasan, rektor USK pada masa itu, dan ada Brigjen Abdul Rahman Ramly, yang saat itu sedang ditugaskan presiden untuk membenahi PN Timah-sekarang PT Timah, yang sedang ditimpa kerugian dan mismanajemen.

Ibrahim Hasan, bagi Soeharto oke, namun ia ingin USK tetap dipimpin Ibrahim.

Lagipula ia belum dikenal sangat dekat dan belum teruji pada tingkat nasional.

Di lain pihak AR Ramly sangat diperlukan untuk memperbaiki salah satu perusahaan negara-PT Timah, yang seharusnya menyumbang devisa besar, namun tak terjadi pada pimpinan sebelumnya.

Hampir saja ia memerintahkan AR Ramly untuk pulang kampung dan menjadi gubernur Aceh.

Ada orang dekat presiden yang membisikkan nama Hadi Thayeb, diplomat karir piawai yang sedang menduduki jabatan Duta Besar RI di Saudi Arabia.

Soeharto menjadi lebih yakin, ketika ia tahu Hadi adalah adik kandung teman baiknya, Letjen Syarif Thayeb, yang pernah membantu Soeharto sebagai Menteri P&K pada periode jabatannya yang kedua.

Hadi adalah bangsawan Peureulak, anak dari Ampon Syik Muhammad Thayeb, seorang hulubalang yang disegani Belanda, dan bahkan dimusuhi Belanda.

Ia sempat menjadi anggota badan perwakilan Volskrad, namun karena ia kritis, Muhammad Thayeb kemudian diasingkan ke Boven Digul oleh kolonial.

Hadi tidak sangat menyenangi jabatan gubernur Aceh.

Baginya menjadi diplomat, seolah telah menjadi jalan hidupnya.

Bahkan dalam jajaran Departemen Luar Negeri, Hadi tercatat sebagai salah seorang pendiri lembaga itu.

Kalau ia boleh memilih, kemungkinan besar ia akan tetap dengan jabatan Dubes yang disandangnya.

Hadi tak bisa menolak karena itu adalah perintah, apalagi perintah presiden Soeharto.

Ia pulang, bekerja dan menyelesaikannya dengan baik, sampai Soeharto berkeputusan tak memperpanjang Hadi untuk jabatan kedua.

Kali ini pengganti Hadi sangat jelas, Ibrahim Hasan.

Soeharto sudah mengenal baik Ibrahim, apalagi ia adalah pembantu Bustanil Arifin dengan jabatan salah satu Deputi penting di Badan Urusan Logistik -Bulog.

Bustanil adalah sosok paling dekat dengan Soeharto, dan ia mempromosikan Ibrahim untuk menjadi pengganti Hadi.

Tetapi Ibrahim belum aman, karena mantan Pangdam Iskandar Muda yang juga cukup baik dan dekat dengan masyarakat Aceh, Nana Narundana dan para pendukungnya juga bergerak mendekati prediden Soeharto untuk maksud yang sama.

Keputusan Soeharto jelas, Ibrahim Hasan gubernur Aceh, upaya Nana Narundana gagal.

Setelah menjabat sebagai gubernur selama lima tahun dan mengerjakan berbagai proyek monumental, akhirnya Ibrahim ditarik ke Jakarta dan diangkat sebagai Menteri Pangan sekaligus Kabulog.

Kini Soeharto kembali mencari pengganti Ibrahim, dan lagi-lagi ia tetap mencari putera Aceh.
Kali ini presiden Soeharto agak sedikit “repot”.

Persoalannya hanya karena hubungan ketua DPP Golkar, Wahono kurang serasi dengan jajaran ABRI, terutama dengan TNI Angkatan Darat.

Saat itu semua pihak tahu bahwa hubungan Pak Harto dengan mantan Panglima TNI/Menhankam, Jenderal Benny Murdani dalam keadaan kurang baik, dan hal itu berpengaruh besar dalam konstalasi perpolitikan nasional, terutama di partai Golkar yang salah satu pilar utamanya adalah TNI.

Wahono membawa nama Usman Hasan, tokoh Golkar Aceh ke presiden Soeharto, mewakili Sumatera Utara di DPR RI untuk gubernur Aceh.

Sementara itu Kasospol TNI, jenderal Harsudiono Hartas menjagokan Prof. Syamsudin Mahmud, mantan ketua Bappeda Aceh untuk jabatan yang serupa.

Dukungan akar rumput untuk Syamsudin Mahmud, berikut dengan sponsor TNI membuat Syamsudin Mahmud terpilih di DPRD untuk menjadi gubernur.

Untuk pertama dan terakhir kali pak Harto membiarkan proses pemilihan gubernur di DPRD itu berjalan apa adanya.
Ketika seorang peneliti mengusut kenapa hal itu terjadi, jawabannya sangat sederhana, Pak Harto membiarkan saja itu terjadi.

Toh siapapun yang terpilih, tetap saja putera Aceh, yang telah teruji, dan dipercaya akan membawa Aceh lebih baik.(Bersambung)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI