Keripik Temurui Desa Wisata Nusa Aceh Besar Didorong Agar Didaftar Jadi Merek Kolektif, Ini Manfaat

Selain itu merek kolektif ini juga mampu memberikan beberapa keuntungan kepada pemilik usaha, sehingga suatu daerah dapat berkembang dalam menciptakan daya saing besar dari sebuah produk melalui peningkatan produk unggulan lokal," jelasnya. 

Rakhmat Renaldy menambahkan Kanwil Kemenkumham mengajak Pemerintah Provinsi Aceh untuk ikut mendukung program “One Village One Brand” dengan harapan setiap daerah nantinya mampu menghadirkan merek kolektif, seperti yang telah dimiliki Pemprov Yogyakarta yaitu merek “Jogja Mark”.

"Di mana merek tersebut dapat digunakan oleh para anggota UMKM yang tergabung dalam perkumpulan merek kolektif tersebut," ujarnya. 

Sebelumnya, pada awal acara ini, Ketua Panitia Bukhari, mengatakan tujuan promosi dan diseminasi ini untuk menginventarisasi terhadap pendaftaran merek kolektif dari beberapa kabupaten/kota di Aceh. 

Pasalnya, merek kolektif ini merupakan program unggulan DJKI untuk tahun 2023 yang disebut “One Vilage One Brand” atau disingkat (OVOB) serta memberikan pemahaman kepada para peserta tentang manfaat dan keuntungan terhadap pendaftaran merek kolektif ini. 

Adapun salah satu pemateri promosi dan diseminasi ini Staf Mutasi dan Lisensi Merek DJKI Kemenkumham RI, Dwi Hastarina dengan materi Perlindungan Merek Kolektif. (*)

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Kemenkumham Gelar Diseminasi, Cegah Klaim Pihak Lain? Daftar Merek Kolektif Produk Kelompok ke DJKI