Aceh Raih Penghargaan Provinsi Paling Transpormatif di Indonesia dari Kemendikbudristek RI

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS COM, YOGYAKARTA - Pemerintah Aceh meraih penghargaan tertinggi sebagai provinsi paling transformatif se-Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim yang diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Ir. Mawardi mewakili Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki pada Anugerah Merdeka Belajar Tahun 2023, di Gedung Trimurti, Prambanan, Yogyakarta, Senin (29/5/2023).

Penghargaan ini diraih Pemerintah  Aceh karena dinilai telah berhasil meningkatkan penyerapan lulusan SMK dengan mendorong terbentuknya Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), serta penerapan Teaching Factory dalam pembelajaran di SMK Aceh.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Drs Alhudri, MM melalui Plh Dr Asbaruddin, MEng yang hadir mendampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh mengatakan, Aceh memperoleh penghargaan tertinggi pada kategori transformasi pendidikan vokasi. 

“Alhamdulillah, kita memperoleh penghargaan ini dari Kemendikbudristek RI. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pj Gubernur Aceh atas dukungannya, Kepala Dinas Pendidikan Aceh (Drs. Alhudri, MM), UPTD PTKK, para Kacabdin, dan seluruh warga SMK seluruh Aceh,” kata Asbaruddin.

Pria yang juga Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Aceh ini menyatakan, penghargaan ini diperoleh dalam acara yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diperingatkan pada setiap 2 Mei.

Hardiknas sendiri merupakan momentum untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara bagi dunia pendidikan Indonesia.

Ada pun falsafah dan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan landasan yang mendasari terobosan Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek.

Dalam tiga tahun terakhir ini, kata Asbaruddin, Kemendikbudristek telah meluncurkan 24 episode Merdeka Belajar yang berfokus pada transformasi sistem pendidikan Indonesia, khususnya pada aspek pembelajaran, pendanaan, dan pengelolaan.

Lebih lanjut, Asbaruddin menuturkan, ada 68 SMK Negeri Aceh yang telah berstatus BLUD.

Walau pun demikian, usaha Dinas Pendidikan Aceh tidak berhenti, masih tersisa 85 SMK Negeri lagi yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. 

Ia berharap, ke depan mampu menjadikan seluruh SMKN Aceh berstatus BLUD.

"Pelaksanaan program-program belajar di SMK Aceh diatur pula dalam Pergub Aceh yang mendorong Teaching Factory (pembelajaran berbasis pabrik) di unit produksi SMK dan diberi payung hukum BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)," kata Asbaruddin.(*)