Awal Mula Pemerintah Utang ke Jusuf Hamka, Dari Rp 78 M Ditagih Rp 800 M, Belum Dibayar Sejak 1998
Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.
Sehingga, ia enggan berbicara secara lebih jauh terkait hal itu.
Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD, menegaskan siap membantu Jusuf Hamka, agar bisa mendapatkan piutangnya dari pemerintah.
Mahfud mempersilakan Jusuf ke Kementerian Keuangan untuk mengurus hal tersebut.
Ia juga siap membantu menerbitkan memo apabila diperlukan.
"Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu," kata Mahfud dalam keterangan video pada Minggu (11/6/2023).
"Tapi menurut saya gampanglah cuma itu. Tidak perlu memo-memo. Pastikan saja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia," sambungnya.
Mahfud mengatakan, bila ada hal terkait verifikasi dan sebagainya, ia akan mengkoordinasikannya dengan Kemenkeu.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini Masih Belum Berubah, Cek Rincian Harga Emas Per Gram Hari Ini Senin 12 Juni 2023
Baca juga: Hasil Final Piala Dunia U20 2023: Uruguay Raih Gelar Juara Bersejarah, Sepak Bola Italia Gagal Total
Baca juga: Toyota Agya GR Sport 2023 Hadir di Aceh, Dijual Mulai Rp 190 Juta
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kronologi Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 M ke Pemerintah, Belum Dibayar Sejak 1998
Ilmu, Keakraban, dan Keteladanan, Seminggu Bersama Prof Irwan Abdullah |
![]() |
---|
Israel Halangi Lebih dari 22.000 Truk Bantuan Masuki Gaza di Tengah Kelaparan Massal |
![]() |
---|
80 Tahun Merdeka: Saatnya Mengingat Kembali Jantung Perjuangan dari Tanah Rencong |
![]() |
---|
Palestina: Flagelasi Barat dan Narasi Yang” Dipaksa” Berobah |
![]() |
---|
Azhari Cage Kecam Pengoroyokan Warga Aceh Tamiang di Malaysia |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.