Butuh Sinergisitas untuk Tangani Gangguan Gajah

HARIAN Serambi Indonesia edisi Senin (12/6/2023) mewar-takan, dalam beberapa tahun terakhir, konflik gajah dan manusia di Karang Ampar, desa terpencil di Aceh Tengah, memang sudah mencapai titik kritis. Puluhan gajah liar yang berkeliaran di wilayah penduduk merusak tanaman, menghancurkan rumah, dan bahkan mengancam nyawa mereka. Para ibu rumah tangga (IRT) di kawasan itu tak kuasa menahan kepedihan yang sudah terpen-dam cukup lama akibat konflik satwa tersebut.

Marisa, IRT setempat tak kuasa menahan tangis saat mence-ritakan kisah pilu yang dialaminya. Setiap hari ia dan keluargnya harus hidup dalam ketakutan. "Setiap hari kami harus hidup dalam ketakutan. Anak-anak kami trauma, takut keluar rumah bah-kan untuk sekolah, dan kami takut tinggal di rumah kami sendi-ri,” tutur Marisa sambil terisak saat diwawancarai awak media.

“Gajah-gajah liar itu menghancurkan tanaman yang kami ta-nam dengan susah payah untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Kami merasa terjepit dan tidak tahu ke mana harus pergi," tambah Marisa. Menurutnya, warga Desa Karang Ampar sudah berjuang tanpa henti untuk menyelesaikan konflik satwa ini secara damai.
Mereka, tambah Marisa, sudah meminta bantuan dari berba-gai pihak, termasuk ke pemkab setempat. Tapi, solusi yang tegas dan berkelanjutan belum ditemukan sehingga warga semakin putus asa. Karena itu, IRT tersebut memohon kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perhatian serius dan mengambil langkah-langkah tegas dalam penanganan konflik gajah dan ma-nusia yang sudah makin sering terjadi di kawasan itu.

Berbicara soal konflik masyarakat dan gajah di berbagai wi-layah pedalaman di Aceh, kita semua tentu sepakat bahwa hal itu merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini tak kunjung ada solusinya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh memang sudah melakukan beberapa cara untuk mengatasi gangguan gajah seperti pembuatan barrier (parit di pinggir hutan), power fancing (kawat kejut), dan pendirian uni tanggap konservasi atau conservation response unit (CRU).

Tapi, cara-cara tersebut belum menjadi tindakan optimal un-tuk mengatasi gangguan gajah di wilayah pedalaman berbagai kabupaten/kota di Aceh. Karena itu, diperlukan upaya sinergi-sitas dari semua stakeholder terkait untuk bersama-sama me-lakukan langkah penanganan konflik satwa dan manusia yang lebih komprehensif dan menyeluruh untuk jangka panjang.

Penanganan jangka panjang antara lain dilakukan melalui penanaman komoditas tanaman yang tak disukai satwa liar khususnya di wilayah rawan konflik seperti jeruk nipis, lemon, pala, kemiri, dan kopi. Selain itu, dipasang GPS Collar (alat yang memudahkan para ahli biologi di dalam mendapatkan lo-kasi satwa yang diamati secara lebih akurat dan sistematis) pada kelompok gajah liar yang terindikasi sering berkonflik de-ngan manusia. Hal itu dimaksudkan untuk membangun sistem peringatan dini.

Penanganan konflik gajah dan manusia yang komprehensif juga mempunyai potensi menjadi objek daya tarik wisata ber-basis edukasi dan konservasi. Hal yang tak kalah penting ada-lah menyiapkan kapasitas masyarakat untuk melakukan mi-tigasi konflik satwa liar melalui berbagai pelatihan terutama pada wilayah-wilayah yang intensitas konfliknya tinggi. Dengan cara itu, konflik gajah dan manusia secara perlahan-lahan akan berkurang dan bahkan suatu saat nanti akan hilang. (*)

POJOK

Jamaah haji tak dapat jatah makan lima hari
Jangan gundah, kan sudah ada living cost (biaya hidup) untuk membeli makanan

Polisi ungkap kasus pekerja migran illegal
Makanya, kalau bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi kan?

GemPAR nilai DPRA atmosfer politik tidak sehat
Maklum sudah dekat Pemilu, he..he..he…