Sawah Rusak dan Ancaman Ledakan Kemiskinan

DATA sementara dari Dinas Pertanian Aceh, total lahan persawahan terdampak banjir mencapai 89.582 hektare (ha). Dari luasan tersebut, yang masih bisa ditanami padi seluas 62.517 ha. Sementara yang tidak bisa ditanami padi lagi ada 27.065 ha karena tertutup lumpur dan hilangnya bantaran sawah.

“Estimasi kerugian untuk sawah sudah sampai 1 triliun lebih,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Aceh, Ir. Cut Huzaimah, MP, sebagaimana diberitakan Serambi, Selasa (23/12/2025).

Selain sawah, sejumlah komoditas pertanian lain juga terdampak. Lahan jagung yang rusak mencapai 767 hektare di empat kabupaten. Sektor hortikultura (cabai, bawang, dan kentang) terdampak seluas 1.009 hektare yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Sementara komoditas perkebunan seperti kakao, kelapa, dan kopi mengalami kerusakan pada lahan seluas 13.023 hektare.

Secara keseluruhan, total lahan pertanian dan perkebunan yang telah dilaporkan ke Posko Tanggap Darurat mencapai 14.799 hektare, merupakan gabungan lahan jagung dan komoditas lainnya. “Data kerugian ini belum final dan akan terus bergerak,” imbuh Cut Huzaimah.

Kita ketahui bersama, pertanian selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Aceh. Sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar dan menjadi sandaran utama masyarakat pedesaan. Karena itu, jika tidak ditangani secara cepat dan menyeluruh, kerusakan sawah ini merupakan potensi nyata ledakan kemiskinan dan pengangguran.

Puso massal yang terjadi membuat petani kehilangan satu bahkan beberapa musim tanam. Dalam konteks petani kecil yang hidup dari siklus tanam ke tanam, kegagalan panen berarti hilangnya pendapatan, meningkatnya utang, dan ancaman putusnya akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Dampaknya tidak berhenti di tingkat petani. Rantai ekonomi lokal ikut terguncang. Buruh tani kehilangan pekerjaan, pedagang gabah kehilangan pasokan, penggilingan padi berhenti beroperasi, hingga daya beli masyarakat desa merosot. Dalam skala yang lebih luas, kerusakan sektor pertanian akan menekan pertumbuhan ekonomi Aceh dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.

Janji Menteri Pertanian untuk memulihkan sawah, menyalurkan bantuan pangan, serta mengalokasikan anggaran Rp 75 miliar dengan porsi besar untuk Aceh tentu patut diapresiasi. Namun, kita ingin menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada bantuan jangka pendek dan simbolik.

Rekonstruksi sawah yang tertimbun lumpur membutuhkan intervensi serius. Mulai dari normalisasi lahan, perbaikan irigasi, penyediaan benih dan pupuk tepat waktu, serta jaminan pendapatan sementara bagi petani yang kehilangan musim tanam.

Lebih jauh, bencana ini harus menjadi momentum evaluasi kebijakan tata ruang, pengelolaan daerah aliran sungai, dan praktik eksploitasi lingkungan yang selama ini diduga memperparah dampak banjir. Tanpa pembenahan struktural, janji pemulihan hanya akan berulang setiap kali bencana datang, sementara kemiskinan terus diwariskan dari satu musim gagal panen ke musim berikutnya.

Aceh tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi keberpihakan kebijakan. Menyelamatkan pertanian berarti menyelamatkan ekonomi daerah, menjaga stabilitas sosial, dan mencegah lahirnya krisis kemiskinan baru. Jika sawah dibiarkan rusak terlalu lama, maka yang tumbuh subur bukan padi, melainkan pengangguran dan ketidakpastian masa depan.(*)

POJOK

Bantuan asing boleh masuk Aceh

Alhamdulillah, untung ada nitizen

Mentan janji bantu pemulihan sawah terdampak

Semoga tidak membuat rakyat trauma lagi, hehehe

Tito minta pembersihan dipercepat

Betul Pak, soalnya hari ini sudah hari ke-28 banjir