Minta 80 Jatah Kursi Garuda Indonesia untuk Berangkat Haji, Sekjen DPR RI: Kami Bayar, Bukan Gratis

SERAMBINEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini, DPR disorot karena meminta Garuda Indonesia untuk menyiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR yang hendak berangkat ibadah haji ke Tanah Suci.

Hal tersebut awalnya diungkap oleh Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. 

Irfan mengaku ditelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar untuk menyiapkan 80 kursi business class.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang terkesan menuding DPR meminta "jatah" kursi Garuda Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Dia menjelaskan, dalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR membentuk dua tim pengawasan, yakni tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan haji, tim yang terdiri dari anggota DPR dan pendukung dari Sekjen DPR RI itu membutuhkan 80 kursi business class.

Indra pun menegaskan, permintaan pihaknya kepada Garuda Indonesia untuk menyediakan 80 kursi business class dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan akan dibayar penuh Sekjen DPR.

"Sampai tiga hari lalu kami belum mendapat gambaran yang pasti dari biro travel kami. Maka dari itu, saya teleponlah Direktur Utama (Dirut) Garuda untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu dan tentunya kami bayar, bukan gratis,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Surat Terbuka Denny Indrayana ke DPR RI, Sebut Jokowi Layak Dimakzulkan: Anies Dihalangi jadi Capres

Dia menyebutkan, pihaknya sudah menyediakan anggaran perjalanan untuk kepentingan tugas negara, termasuk terkait pengawasan pelaksanaan haji di Tanah Suci oleh DPR.

“Jadi, jangan salah paham karena ini bukan konteksnya minta-minta untuk kepentingan pribadi. Kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR,” tegasnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Indra menambahkan, pemilihan maskapai Garuda Indonesia untuk penyediaan fasilitas penerbangan untuk tim pengawas haji DPR menjadi pilihan utama dibandingkan maskapai asing.

Alasannya adalah maskapai Garuda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga ketika DPR menggunakan fasilitas tersebut akan memberi pemasukan bagi negara.

“Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Semangatnya kan merah putih. Dibanding kalau kita menggunakan maskapai asing, uangnya nanti buat negara lain, dong,” tandasnya.