7 Tahun Menanti, KLHK Akhirnya Bentuk Timdu Hutan Adat di Aceh, Kajian Peneliti USK Jadi Dasar

SERAMBINEWS.COM - Tujuh tahun menanti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia akhirnya secara resmi membentuk Tim Terpadu (Timdu) Verifikasi Teknis (Vertek) Hutan Adat di Aceh.

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) KLHK, Muhammad Said menyebutkan, SK tim terpadu baru saja ditandatangani oleh Dirjen Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL).

Hal ini terungkap dalam pertemuan kickoff meeting tim verifikasi terpadu yang berlangsung secara hybrid, Selasa (25/72023).

Pembentukan Timdu ini tidak terlepas dari peran Universitas Syiah Kuala (USK) yang membantu membuat kajian Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Aceh.

"Kami sangat terbantu dengan adanya kajian MHA mukim yang dilakukan oleh Universitas Syiah Kuala," kata Said dalam keterangan yang diterima Serambinews.com, Kamis (27/7/2023).

"Kajian tersebut menjadi salah satu dasar (baseline) yang meyakinkan mukim sebagai subyek (hutan adat) yang diusulkan," tambahnya.

Baca juga: KLHK belum Kabulkan Penetapan Hutan Adat di Pidie, Padahal Mukim Sudah Usulkan Tahun 2015

Baca juga: KLHK Sambut Baik Hasil Kajian Hutan Adat Aceh oleh Universitas Syiah Kuala

Oleh sebab itu, pihaknya segera menindaklanjuti dengan membentuk Timdu melaksanakan Vertek hutan adat untuk tiga kabupaten meliputi Aceh Jaya, Pidie, dan Bireun.

Hasil kajian itu, lanjutnya, sudah diserahkan oleh Tim Peneliti Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PRHIA) USK di Jakarta pada 14 Februari 2023 lalu.

Pembentukan Timdu ini juga tidak terlepas dari dukungan penuh Wali Nanggroe Aceh yang disampaikan langsung kepada Direktur PKTHA saat pertemuan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh pada 4 Juli 2023 lalu.

Timdu berdasarkan SK Dirjen PSKL bernomor No 22/PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2023 diberikan sembilan tugas utama.

Tugas tersebut yaitu untuk memastikan: a) keberadaan Masyarakat Hukum Adat, b) keabsahan dokumen permohonan penetapan status Hutan Adat, c) batas wilayah MHA, d) letak dan fungsi calon hutan adat, e) keberadaan dan keabsahan hutan adat yang dimohon.

f) kondisi tutupan lahan calon hutan adat yang dimohon, g) keberadaan Hutan Adat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, h) kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan statusnya menjadi hutan adat.

Dan i) melaporkan hasil verifikasi dan rekomendasi terhadap penyelesaian usulan penetapan hutan adat kepada Dirjen PSKL.

Baca juga: Rektor USK Harap Pemerintah Segera Akui Hutan Adat Mukim

Timdu diberikan waktu melaksanakan tugas-tugasnya selama tiga bulan sejak Juli - September 2023 mendatang.

Ketua Tim Peneliti Pusat Riset, Dr. Teuku Muttaqin Mansur MH, secara terpisah mengucapkan terima kasih kepada KLHK dan mitra yang telah mendukung kajian ini.

Adapun tema kajian tersebut yakni “Kajian usulan penetapan hutan adat mukim di Aceh berdasarkan hasil simposium nasional: studi di Kabupaten Pidie” yang dilaksanakan pada akhir 2022 dan kini dijadikan baseline oleh KLHK.

"Ini menunjukkan, apa yang kita lakukan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah," kata Dr Muttaqin.

"Dan telah membuka 'kotak pandora' yang lebih 7 tahun sejak usulan hutan adat mukim diajukan," tambahnya.

Baca juga: Pemkab Gayo Lues Siapkan Qanun Hutan Adat

Baca juga: KLHK Sebut Penetapan Hutan Adat Aceh menjadi Prioritas Pemerintah, USK Diminta Lakukan Telaahan

Harapannya, ke depan para imeum mukim dan pemangku kepentingan lain yang berkaitan dengan usulan hutan adat mukim di Aceh siap sedia menerima tim Vertek dan mempersiapkan segala sesuatu saat Timdu melakukan verifikasi nantinya.

Sementara Rektor USK, Prof Marwan mengapresiasi terbentuknya Timdu Vertek hutan adat di Aceh.

"Alhamdulillah, apa yang kita lakukan dan dorong selama ini membuahkan hasil," kata Prof Marwan.

"Ini adalah kerja cerdas dan serius yang dilakukan oleh USK melalui Pusat Riset. Ini kontribusi nyata kampus kepada masyarakat, tambahnya Marwan.

Selanjutnya Ketua PRHIA USK, Dr Azhari Yahya mengatakan, pembentukan Timdu merupakan wujud pengakuan riset peneliti USK oleh pemerintah melalui KLHK.

"Kajian tersebut insya Allah akan memberikan kepastian hukum bagi mukim sebagai MHA, sekaligus memiliki hak atas hutan adat," kata Dr Azhari Yahya.

Penetapan hutan adat ini, lanjutnya, memiliki dampak positif yang jauh lebih besar dibandingkan dampak negatifnya.

Kepastian hukum soal hutan adat memberikan kewenangan dan hak kepada masyarakat di bawah mukim untuk mengelola hutan serta mencegah potensi dirusak oleh pihak luar melalui tambang ilegal dan perambahan.

"Ini juga menyangkut hak masyarakat. Kalau tidak, hutan bisa habis dan tidak dapat kita tinggalkan untuk anak cucu kita ke depan," pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS