Soal Bimtek Keuchik ke Luar Daerah, Haji Uma: Menkeu juga Pertanyakan Kenapa Pelaksana EO Luar Aceh?

 Kedua keilmuan dan kompetensi atau output yang akan diperoleh oleh keuchik itu sendiri. 

“Kalau untuk mempelajari soal teknis atau pembukuan, jika misalnya ada di sini (pematerinya) kenapa harus dilaksanakan di luar?

Baca juga: Tuai Pro Kontra, Bimtek Keuchik di Medan Dibatalkan, Kepala DPMGP4: Belum Ada Setor Dana ke Panitia

Tapi kalau harus berangkat ke luar daerah untuk mempelajari sesuatu hal yang tidak ada di sini, dan potensial untuk dikembangkan di Aceh, itu tidak ada masalah (mengikuti di luar Aceh), selama anggaran itu proporsional dan wajar,” ujar Haji Uma.  

Haji Uma juga menyampaikan, dirinya sudah pernah meminta BPKP untuk minta transparansi penggunaan dalam kegiatan bimtek yang dilaksanakan EO ini. 

Haji Uma mengaku, banyak mendapat keluhan dari keuchik terkait pelaksana bimtek tersebut.

Karena itu pihaknya sekarang sedang berupaya mengajukan rancangan Undang-undang otonomi desa, supaya keuchik lebih mandiri dalam mengelola anggaran, memiliki  kekuatan dalam mengelola dana desa. 

“Jadi keuchik jangan ketakutan dengan pihak manapun. Karena apapun yang dilaksanakan keuchik, nanti kan ada pertanggungjawabannya di ujung tahun lewat inspektorat, kalau ada menggunakan uang negara kembalikan kepada negara, kalau ada kekurangan harus perbaiki, tidak masalah,” katanya. 

Jadi keuchik tidak perlu takut dan harus mandiri. Karena itu Haji Uma mengajak keuchik untuk sadar hukum, harus berani dan maju pemikiran untuk menyelamatkan masyarakat dan desa. (*)

Baca juga: VIDEO - Pj Bupati Bireuen Minta Keuchik Tak Buat Bimtek di Luar Daerah