6 Warga Meninggal akibat Kekeringan di Papua Tengah, Bantuan Masih Tertahan, Berisiko Diserang KKB

SERAMBINEWS.COM, JAYAPURA - Bencana kekeringan yang melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, telah menyebabkan enam orang meninggal dunia.

"Bencana kekeringan telah menyebabkan enam orang meninggal dan kelaparan bagi masyarakat di daerah terdampak," ujar Bupati Puncak Willem Wandik, melalui keterangan tertulis, Kamis (27/7/2023).

Identitas para korban adalah Yenis Telenggen (38), Yemina Murib (42), Ater Tabuni (46), Tenus Murib (46), Tera Murib (39) dan bayi bernama Ila Telenggen.

Rata-rata para korban meninggal dalam kondisi lemas, sakit diare, panas dalam, sariawan dan sakit kepala.

Walau bencana tersebut sudah diketahui dalam satu pekan terakhir, namun ia mengakui bahwa hingga kini bantuan belum bisa tersalurkan.

Untuk menuju wilayah bencana, hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki dari Distrik Sinak atau menggunakan pesawat terbang.

Tetapi faktor keamanan menjadi ancaman lain untuk menyalurkan bantuan karena kedua distrik terdampak masuk dalam kawasan perlintasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Kesulitan penanganan bencana ini karena tidak adanya layanan penebangan karena alasan keamanan," kata dia.

Baca juga: 700 Ha Sawah di Nagan Kekeringan dan Terancam Gagal Panen, Pemkab Berlakukan Tanggap Darurat

Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan TNI-Polri agar pelayanan penerbangan bisa segera dibuka untuk penyaluran bantuan.

"Saya bupati Puncak dengan dukungan TNI-Polri menjamin keamanan dan keselamatan pilot dan pesawat yang melakukan pengangkatan bantuan bencana kekeringan," tutur Wandik.

Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyebut kedua distrik tersebut tergolong rawan karena masuk dalam wilayah perlintasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di tiga kabupaten, yaitu Puncak, Puncak Jaya dan Lanny Jaya.

"Dari Sinak-Puncak juga merupakan daerah basis KKB," ujarnya di Jayapura, Kamis (27/7/2023).

Dengan kondisi seperti itu, Fakhiri tidak menginginkan proses pengantaran bantuan justru terjadi gangguan keamanan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Terlebih untuk menuju lokasi hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan pesawat kecil dan di wilayah tersebut belum terdapat pos keamanan.

"Kita bantu jangan sampai membuat persoalan baru baik korban kepada pilot maupun anggota, sebab dampaknya bisa membias kemana-mana. Mungkin saja tindakan aparat yang berlebihan akhirnya malah diputarbalikan," tuturnya.

Dengan situasi tersebut, Fakhiri pun menyampaikan bahwa mobilisasi penduduk di lokasi bencana menuju Distrik Sinak menjadi solusi paling memungkinkan.

"Kita mobilisasi masyarakat ini datang ke Sinak untuk bisa mengambil bahan pokok," kata dia.

Tetapi hal itu juga memiliki risiko gangguan keamanan apabila KKB menyusup di antara masyarakat.

"Saya harap mereka juga memfilter supaya pada saat mengambil bahan pokok, tidak ada oknum yang tidak memiliki kepentingan menyusup untuk mengambil bantuan bahan pokok itu," tuturnya.

Baca juga: Sawah di Peudada Bireuen Mulai Kekeringan, Dampak Irigasi Hagu Rusak, Warga Minta Ditangani Darurat

Kekeringan di Puncak Papua Tengah Diprediksi hingga September

Bencana kekeringan di Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, diprediksi masih akan berlangsung satu bulan ke depan.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut bencana yang merupakan dampak dari Badai El Nino tersebut membuat curah hujan di wilayah terdampak sangat kecil.

"Diperkirakan musim kemarau terjadi hingga September ini. Intensitas hujan rendah, suhu panas dan pada malam hari suhu udara turun hingga di bawah 10 derajat Celsius," ujar Kepala Stasiun Klimatologi Jayapura Sulaiman, di Jayapura, Jumat (28/7/2023).

Dampak kemarau, terang Sulaiman, membuat kelembaban udara turun drastis dan menyebabkan tanaman kekurangan air.

"Kondisi cuaca ini berpotensi menyebabkan kekeringan. Diperkirakan kelembapan udara turun di bawah angka normal 50 persen," ungkapnya.

Menurut dia, pemberitahuan mengenai akan adanya kemarau sudah dilakukan sejak Maret 2023.

Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah setempat bisa menyiapkan langkah antisipasi.

"Berdasarkan hasil pantauan, musim kemarau di daerah yang terdampak sejak bulan Juni 2023 lalu. 

BMKG telah mengeluarkan surat pemberitahuan terkait kondisi kemarau ke Pemda yang terdampak sejak bulan Maret lalu," kata Sulaiman.

Baca juga: VIDEO KPK Minta Maaf Usai Tetapkan Kepala Basarnas Jadi Tersangka, Ada Kesalahan Prosedur

Baca juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 58 Dibuka, Begini Cara Daftar, Tips Lolos dan Besaran Insentif

Baca juga: Pj Bupati Pidie Buka Rapat Orientasi Penyusunan KLHS RPJPD

Sudah tayang di Kompas.com: 6 Warga Meninggal akibat Kekeringan di Papua Tengah, Bantuan Masih Tertahan