Salam

Selamatkan Jurnalisme Berkualitas

SEBUAH perhelatan besar dan penting dilaksanakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Denpasar, Bali, 10 Agustus 2023. Menandai perayaan usia ke-77 t

Editor: mufti
FOR SERAMBINEWS.COM
Serikat Perusahaan Pers (SPS) mendesak pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights atau regulasi hak cipta jurnalistik. (Kiri-Kanan) Arief Budisusilo President Director Solopos Media Group, Vicky Fathurahman GM Digital & Budiness Development Telkomsel, Dahlan Dahi Ketua Bidang Anggota dan Pendidikan SPS Pusat dan CEO Tribun News Network, Arif Zulkifli Anggota Dewan Pers, CEO Tempo Inti Media Tbk., Asmono Wikan Sekretaris Jendral SPS dan Anggota Dewan Pers dan CEO PR Indonesia, Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers, Dewa Made Indra Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali, Januar P Ruswita Ketua Umum SPS dan Komisaris Utama Pikiran Rakyat, Made Ariandi Ketua Umum Kadin Provinsi Bali, ABG Satria Naradha Pemimpin Umum Bali Post, Agung Wirapramana Wakil Ketua Umum Ekonomi Digital & Energi Terbarukan KADIN Bali, pada acara Dialog Nasional HUT 77 SPS dengan tema “Transformasi Industri Media untuk Bangkit Bersama” di Hotel Harris Denpasar Bali, Kamis (10/08/2023). 

SEBUAH perhelatan besar dan penting dilaksanakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Denpasar, Bali, 10 Agustus 2023. Menandai perayaan usia ke-77 tahun, SPS mengadakan Dialog Nasional dengan tema “Transformasi Industri Media untuk Bangkit Bersama”.

Untuk diketahui, Serikat Perusahaan Pers atau SPS adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak. SPS didirikan di Jogjakarta, 8 Juni 1946. Sebelumnya, organi-sasi ini bernama Serikat Penerbit Suratkabar.

Dialog Nasional ini dibuka oleh Ketua Umum SPS sekaligus Komi-saris Utama Pikiran Rakyat, Januar P. Ruswita dan hadir sebagai keynote speech Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi, Bali Dewa Made Indra, dan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu.

Sementara sebagai panelis sesi dialog yakni CEO PT Tempo Inti Media Tbk. Arif Zulkifli Zulkifli, GM Digital & Budiness Development Telkomsel Vicky Fathurahman, Wakil Ketua Umum Ekonomi Digital & Energi Terbarukan KADIN Bali Agung Wirapramana, dan dimoderatori Dahlan Dahi yang kini menjabat CEO Tribun News Network. Acara tu-rut dihadiri jajaran pengurus SPS dari seluruh Indonesia.

Sepanjang dialog, tergambar adanya keresahan dari para pe-mangku kepentingan, terhadap masa depan pers sebagai pilar ke-empat demokrasi. Disrupsi digital yang ditandai dengan menjamur-nya platform media digital yang bersifat global, membuat membuat penyampaian pendapat dan informasi tidak terkendali. Caci maki, fitnah, dan hoaks berseliweran luas dalam waktu yang sangat ce-pat dan singkat.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyam-paikan, ada lima tren media siber di Indonesia yakni kecepatan, arti-kelnya tidak utuh, condong pada sensasi, beritanya Jakarta sentris, dan kerap memutarbalikkan fakta. Dibutuhkan peran perusahaan pers, negara, dan masyarakat, untuk mengatasi persoalan ini.

Ia menjabarkan, perusahaan pers harus berkomitmen meningkatkan kapasitas seluruh jajaran di redaksi yang mengacu pada kode etik war-tawan. Kemudian peran negara dalam bentuk regulasi untuk membe-ri dukungan kelembagaan pers. Lalu peran masyarakat yang diberi hak mengkritik, memberi masukan, dan diizinkan memantau. “Terakhir pe-ran swasta juga diperlukan melalui program CSR,” papar Ninik.

Di tengah keresahan akan nasib media konvensional, ada kabar baik yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Dalam paparannya secara daring, Budi Arie me-nyampaikan, berdasarkan survei indeks literasi digital tahun 2023, media mainstream atau media konvensional, mengungguli media sosial dan berita online.

Di tengah gempuran disrupsi digital, media konvensional masih eksis karena ditopang keyakinan masyarakat bahwa media konven-sional memiliki kualitas tertinggi dalam pengolahan, meja redaksi, dan penyampaian informasi. “Hal ini membuat media konvensional menjadi sumber informasi terpercaya yang bisa memiliki kemampu-an memfilter berita palsu atau hoaks,” ujarnya.

Budi Arie menyebut pemerintah tidak menutup mata kalau diper-lukan regulasi yang mampu memitigasi disrupsi yang terjadi di in-dustri media. “Sejak tahun lalu bersama-sama kita berupaya menun-taskan penyusunan regulasi Publisher Rights (Hak Penerbit), untuk mewujudkan keseimbangan hubungan antara platform digital dan perusahaan media. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan fair playing field dan mewujudkan ekosistem media yang lebih sehat guna mendukung jurnalisme berkualitas dan menghormati kebebas-an pers,” papar Budi Arie.

Di akhir pemaparannya Budi Arie, mantan wartawan Kontan ini menyampaikan kalimat berisi pesan kepada para pengelola media, wartawan, agar media tetap bisa menjalankan peran sebagai pilar demokrasi. “Perubahan adalah hal yang pasti, namun untuk beru-bah adalah pilihan. Media konvensional harus terus berinovasi dan beradaptasi dalam merespon perubahan yang begitu dinamis.”

Seperti harapan Ketua Dewan Pers, kami sebagai perusahaan pers terus berkomitmen meningkatkan kapasitas seluruh jajaran di redaksi yang mengacu pada kode etik wartawan. Karena itu, kami pun berharap dukungan dari negara, masyarakat, dan perusahaan swasta untuk bersama-sama untuk menyelamatkan jurnalisme ber-kualitas, agar masyarakat kita tetap memiliki sumber informasi ter-percaya yang mampu memfilter berita palsu atau hoaks.(*)

POJOK

Pemain Argentina gabung Persiraja
Bienvenido Santiago, Saleum Saboh Hate

Calon Presiden Ekuador tewas ditembak
Mis condolencias, kok sampai segitunya ya

Satpol PP tertibkan belasan PMKS
Nyoe kiban tapeugah, bagian mita seudeukah

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

Pejabat Tanpa Visi, Rakyat yang Rugi

 

Pasar Murah, Solusi Sementara

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved