Ekonomi Terisolasi Jadi Penyebab Pemuda Aceh Ramai-Ramai Cari Kerja ke Luar Aceh, Begini Kata Pakar

“Intinya, pertumbuhan ekonomi Aceh yang rendah salah satunya akibat minimnya pendorong mesin pertumbuhan ekonomi.

Mesin pendorong itu adalah belanja modal yang selama ini amat terbatas dikarenakan terlalu bnyak anggaran yg dialokasikan untuk pos-pos yang tidak produktif (konsumtif),” kata Rustam Effendi kepada Serambinews.com, Jumat (1/9/2023).

Dikatakan, lambannya gerak mesin pertumbuhan ditandai dengan rendahnya angka laju pertumbuhan ekonomi daerah Aceh yang rata-rata masih di bawah angka rata-rata Sumatera & Nasional.

Akibatnya, kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga daerah juga menjadi terbatas, sehingga berdampak pada tingginya angka pengangguran terbuka (TPT).

Di sisi lain, ketersediaan lapangan kerja di sektor formal (yang bergaji tetap/permanen) juga kian menurun, dan sudah tidak dapat dijadikan sandaran lagi oleh angkatan kerja produktif, khususnya lulusan terdidik.

Baca juga: Kisah Wartawan Kompas Pernah Ditawari Tramadol di Tanah Abang: Mereka Sebut Dodol, Harganya Segini

“Setiap tahun jumlah mereka yang menganggur meningkat, kurang tertampung oleh kesempatan kerja yang mampu disediakan daerah,” katanya.

Lebih lanjut, kata Rustam, semua ini akan berdampak pada tingginya angka kemiskinan.

Meski ada penurunan, harus diakui bahwa angka kemiskinan Aceh masih salah satu yang tertinggi di Tanah Air.

Lalu, bagaimana solusinya?

“Solusinya, gunakan anggaran daerah secara selektif. Prioritaskan untuk sektor-sektor yang produktif, arahkan untuk sektor-sektor basis seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perdagangan/UMKM) di daerah yang dapat menyerap tenaga kerja,” kata Rustam.

Baca juga: Dokter Anestesi RSUDZA Bicara soal Tramadol, Mulai dari Efek hingga Terapi Berhenti Kecanduan

Pengajar di Fakultas Ekonomi USK ini meminta pos-pos alokasi yang tidak produktif dan kontraproduktif untuk penguatan pondasi ekonomi daerah sepatutnya dikurangi.

“Sisir kembali seluruh pos belanja, hindari pemborosan. Kualitas anggaran yang dialokasi lewat dana aspirasi (pokir) juga harus dicermati betul, dan sebaiknya dihapus saja jika tidak bermanfaat dan kurang mampu memberdayakan kemandirian pihak yang dituju,” katanya.(*)