Tak Semua NU Pilih PKB, Tak Semua Pemilih PKB Pilih Cak Imin

Tidak semua warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan tidak semua pemilih PKB pilih Cak Imin.

Penulis: Sara Masroni | Editor: Taufik Hidayat
Instagram @aniesbaswedan dan @cakiminnow
Tidak semua warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan tidak semua pemilih PKB pilih Cak Imin. 

SERAMBINEWS.COM - Tidak semua warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan tidak semua pemilih PKB pilih Cak Imin.

Demikian Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjawab basis elektoral Cak Imin yang dideklarasikan sebagai Cawapresnya Anies Baswedan beberapa hari lalu.

Menurutnya meski PKB mendukung Anies, belum tentu semua basisnya mengikut begitu saja.

"Tidak serta merta kalau PKB dukung Anies Baswedan itu basis masanya setuju, ada banyak tahapan yang harus dilalui," jelas Burhan dalam tayangan di YouTube tvOneNews dikutip, Senin (4/9/2023).

Baca juga: Cak Imin Jadi Cawapres Anies, Pengamat: Karena Memang AHY tak Diminati Sejak Awal

Baca juga: Pengamat Sebut Andai Anies-AHY Berpasangan tak Menambah Suara, Kalau Cak Imin?

Muhaimin Iskandar sendiri menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu, belum solid didukung oleh konstituennya.

Ada data yang menurutnya menarik, dari total pemeluk Islam di Indonesia sebanyak 55 persen dekat dengan NU.

Namun pemilih PKB nyatanya hanya 9,7 persen. Dan yang lebih mengejutkan yakni pemilih Cak Imin hanya sekitar 1 persen.

"Ini berarti ada gap yang cukup jauh," tambahnya.

 

 

Andai Anies-AHY Berpasangan Tak Menambah Suara

Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu menyampaikan, secara elektoral, pemilih Agus Harimurti AHY merupakan mereka dari basis yang sama sebagai pemilih Anies juga.

Dengan demikian, terjadi tumpang diri suara yang tidak memberikan added value dalam bertarung di Pilpres 2024 mendatang.

Secara individual dijelaskannya, Cak Imin memang rendah secara elektabilitas, kurang kompetitif dan kalah dibanding AHY sebagai top 3 cawapres di sejumlah lembaga survei.

Namun bila dibedah lebih jauh, pendukung AHY pada umumnya adalah mereka-mereka juga yang memang kepincut dan memilih Anies. 

"Jadi pilihan mas Anies sebagai capres itu overlap dengan basis pendukung AHY di Indonesia bagian barat," jelas Burhan.

"Jadi kalau dipasangkan, itu tidak memberi added value secara elektoral," tambahnya.

Baca juga: Seleksi CPNS dan PPPK 2023 Segera Dibuka, Kemenag Buka 4.125 Formasi Guru, Dosen dan Tenaga Teknis

Sementara Cak Imin yang kurang secara elektabilitas personalnya, namun secara daya tarik sebenarnya justru ada di PKB.

"PKB ini partai pemenang bersama PDIP di Jawa Timur dan termasuk partai yang cukup kuat di Jawa Tengah, dua wilayah yang mas Anies sangat kering kerontang," jelas Burhan.

Survei Indikator Politik Indonesia pada awal Agustus lalu, Anies hanya mendapatkan sembilan persen di Jawa Tengah dan 12 persen di Jawa Timur.

"Jadi betul-betul membutuhkan vitamin elektoral yang diharapkan datang dari calon yang punya basis struktur politik yang kuat," jelas Burhan.

Baca juga: Ramai Oklin Fia Disebutkan Jadi Duta MUI karena Menginspirasi Anak Muda, MUI Membantah

Anies Jawab Tenang soal Cak Imin Bakal Diperiksa KPK 

Anies Baswedan menjawab tenang soal sang cawapres yakni Cak Imin yang bakal diperiksa KPK terkait kasus korupsi.

Diketahui KPK bakal memeriksa pejabat terkait soal dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012 silam.

Kala itu, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin sedang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di era Presiden SBY.

Menanggapi hal itu, Anies Baswedan hanya menjawab dengan tenang dan singkat ketika ditanyai soal Cak Imin yang bakal diperiksa KPK.

"Insya Allah semuanya lancar," ucap Anies dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu.

Baca juga: Hotman Paris Minta Oknum TNI Habisi Imam Masykur Dijerat Pasal 340 KUHP: Bukan Hanya 351 KUHP

Cak Imin Sebut Itu Biasa Jelang Pemilu

Sementara Cak Imin soal dugaan bakal dijegal lewat kasus termasuk korupsi, usai deklarasi jadi bakal Cawapres Anies Baswedan, sebut hal itu biasa dan aman.

Diketahui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin secara resmi dideklarasikan menjadi Cawapres Anies pada Pilpres 2024 mendatang.

Deklarasi bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu diselenggarakan di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu (2/9/2023).

Dalam sebuah wawancara, Cak Imin didampingi Anies dengan sangat percaya diri menyampaikan kalau penjegalan itu adalah hal biasa setiap Pemilu.

"Biasa, setiap lima tahun Pemilu bukan hanya tantangan eksternal, internal juga banyak," ucap Cak Imin dalam tayangan YouTube CNN Indonesia dikutip, Minggu (3/9/2023).

"Dinamika, itu biasa bagian dari napas perjuangan yang mewarnai," sambungnya.

Hingga saat ini, Ketum PKB yang juga bakal Cawapres Anies itu mengaku semuanya bakal aman-aman saja hingga pendaftaran secara resmi ke KPU nanti.

"Semangat, optimis (tidak dijegal sampai pendaftaran), aman," pungkasnya.

Diketahui KPK bakal memeriksa Cak Imin terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012 silam.

Pemeriksaan Cak Imin berkaitan waktu itu atau 11 tahun silam sedang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di era Presiden SBY.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan, pihaknya bakal melakukan upaya paksa, penggeledahan mencari bukti-bukti kasus itu di tahun 2012 lalu.

"Tentunya yang sekarang itu upayanya melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan. Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu terkait itu," kata Asep dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (1/9/2023).

Lembaga antirasuah tersebut juga bakal memanggil para pejabat waktu itu untuk diperiksa.

"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan," ucap Asep.

"Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita mintai keterangan kan itu janggal," tambahnya.

Ditegaskan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu, semua yang terlibat dan namanya disebut para saksi, bakal dimintai keterangan.

"Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan," pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved