Prioritaskan Keselamatan Penumpang Angkutan Umum

HARIAN Serambi Indonesia edisi Senin (11/9/2023) memberitakan, petugas dari Tim Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh mengecek dan menilai puluhan angkutan umum yang ada di Aceh pada 7-13 September 2023. Penilaian yang ikut melibatkan personel Ditlantas Polda Aceh, BPTD Kelas II Aceh, Dishub Banda Aceh, Jasa Raharja, serta DPMPTSP dan Organda Aceh, itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang angkutan umum dan menurunkan tingkat fatalitas akibat kecelakaan yang terjadi di jalan raya.

Pengecekan itu dilakukan terhadap semua angkutan umum dengan rute ke wilayah barat selatan, pesisir utara, hingga wilayah tengah Aceh. "Penilaian ini kita lakukan untuk memastikan operasional perusahaan angkutan umum berjalan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan berkelanjutan serta memenuhi standar pelayanan minimum angkutan umum," kata Ketua Tim SPM Dishub Aceh, Juliarsyah, usai melakukan penilaian AKDP terbaik se-Aceh di Terminal Luengbata dan Terminal Tipe A Banda Aceh pada Minggu (10/9/2023).

Menurutnya, selama seminggu sejak 7-13 September 2023 tim akan menilai 57 perusahaan AKDP. Hasil utama yang didapat dalam penilaian itu, sebut Juliarsyah, agar mengurangi dampak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang lebih dominan disebabkan oleh kurang aman dan tertibnya angkutan umum. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan angkutan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Sehingga keselamatan angkutan umum dan penumpangnya menjadi prioritas.

Pengecekan dan penilaian mobil angkutan terbaik se-Aceh yang dilakukan tim Dishub Aceh merupakan program yang harus kita dukung bersama. Sebab, kegiatan itu dilakukan untuk memberi kenyamanan kepada penumpang angkutan umum dan menurunkan tingkat fatalitas akibat kecelakaan di jalan raya. Dengan adanya penilaian tersebut, pengusaha angkutan umum tentu juga melakukan berbagai perbaikan yang dibutuhkan pada kendaraan yang mereka operasikan.

Selain itu, pengecekan dan penilaian angkutan umum juga menjadi bukti hadirnya pemerintah dalam bidang transportasi umum melalui penerapan sistem manajemen keselamatan (SMK) angkutan umum. Seperti kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini, angka kecelakaan lalu lintas di Aceh masih terbilang tinggi. Tak jarang, kecelakaan tersebut melibatkan angkutan umum seperti bus atau truk. Penyebabnya juga bermacam-macam mulai dari kesalahan teknis kendaraam, persoalan infrastruktur, sampai human error.

Untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan rutin dalam jangka waktu tertentu, maka perlu adanya sinergisitas antara para pihak terkait mulai dari pemerintah, pengusaha transportasi, teknisi, dan sopir angkutan umum. Sehingga sistem manajemen keselamatan angkutan umum dapat diterapkan secara optimal.

Di luar itu, pemilik atau pengelola angkutan umum perlu membekali teknisi dan sopirnya tentang cara penggunaan dan perawatan kendaraan. Bila setiap kendaraan umum bisa dikendalikan dengan aman serta sopirnya mematuhi aturan lalu lintas, tidak ugal-ugalan di jalan raya, tidak mengonsumsi narkoba atau alkohol sebelum mengemudi, dan tidak melanggar berbagai aturan lainnya, maka keamanan penumpang angkutan umum akan lebih terjaga.

Dengan kerja sama semua pihak terkait, maka upaya pemerintah untuk memberikan keamanan dan kenyaman kepada penumpang angkutan umum akan bisa terwujud. Sebaliknya, jika tanggung jawab tersebut hanya diserahkan ke pemerintah, maka upaya menjadikan keamanan penumpang umum sebagai prioritas hanya sebatas teori semata. (*)  

POJOK

Demokrat tak lagi paksakan AHY cawapres

Kalau begitu, dengan siapa pun pasti bisa berkoalisi

LSM sorot lelang proyek otsus

Kalau terkait proyek sebenarnya semua harus disorot kan?

Panglima laot tagih pembangunan PPI

Berjanji memang mudah, yang susah untuk menepatinya. He..he..he…