Jokowi Pegang Data Intelijen Parpol: Saya secara Rutin Dapat dari BIN, BAIS dan Polisi

Jokowi pun menyebut saat pagi hari, dirinya terbiasa mempelajari angka dan data seperti itu layaknya sarapan pagi.

"Hasil survei mereka, data-data, angka-angka semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data, apa itu laporan-laporan rutin seperti itu apa, kenapa," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku mengetahui keinginan partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan itu Jokowi sampaikan di depan relawan pendukungnya ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Meski demikian, Jokowi tidak mengungkap informasi apa yang ia ketahui terkait keinginan partai politik itu.

Ia hanya menyebut bahwa informasi itu diperoleh dari aparat intelijen di bawah kendalinya, baik Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Baca juga: Prabowo Angkat Bicara Dituduh Tampar dan Cekik Wakil Menteri, Jokowi: Prabowo Sosok yang Sabar

PDIP dan Golkar Anggap Wajar

Sejumlah partai politik tercatat mewajarkan Presiden Jokowi memegang data intelijen mengenai parpol.

Politikus PDI-P Masinton Pasaribu menganggap wajar Presiden Joko Widodo mengaku tahu internal hingga arah partai politik di Indonesia, berbekal data intelijen.

"Tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan, baik itu ada BIN (Badan Intelijen Negara), ada intelijen kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain," ujar Masinton kepada wartawan di bilangan Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).

Menurutnya, hal itu merupakan konsekuensi logis dari jabatan kepala negara.