Hitung-hitungan Prof Humam Kenapa PA Ganti Pon Yaya Ketua DPRA: Apakah Mereka Mau Cuci Tangan?

SERAMBINEWS.COM - Hitung-hitungan Prof Humam kenapa Partai Aceh (PA) ganti Saiful Bahri alias Pon Yaya dari Ketua DPRA, sebut apakah PA mau cuci tangan?

Hal itu disampaikan Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Ahmad Humam Hamid dalam program Serambi Spotlight dipandu News Manajer Serambi Indonesia, Bukhari M Ali di Studio Serambinews.com, Rabu (27/9/2023).

Dalam bincang-bincang itu, dia mengawali kalau sebenarnya pergantian posisi jabatan dalam politik merupakan sesuatu ya normal.

Namun bila dilihat lebih dalam terkait kondisi yang terjadi, hal itu ada analisis yang bisa diterangkan.

"Kalau kita lihat secara biasa, ini adalah sebuah pergantian normal," kata Prof Humam.

"Tapi kalau kita lihat apa yang sedang terjadi atau telah terjadi atau akan terjadi, ini ada yang bisa kita terangkan," tambahnya.

Terutama menjelang pesta demokrasi lima tahunan yang semakin dekat, menurutnya semua partai politik perlu persiapan menghadapi itu.

"Walaupun agak terlambat, ini kan ada pileg atau pemilu pada bulan Februari, itu artinya lima bulan lagi," jelas Prof Humam.

"Dan kepemimpinan DPRA ini menjadi etalase, walaupun awalnya jelek mungkin, keadaan yang lima bulan ini sampai akhir nanti, ini juga fase yang paling menentukan," tambahnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mualem Tunjuk Zulfadhli Jadi Ketua DPRA, Gantikan Pon Yaya

Baca juga: Profil Irjen Achmad Kartiko, Kapolda Aceh Gantikan Irjen Ahmad Haydar, Punya Karier Mentereng

Bicara soal dewan, Sosiolog dan Guru Besar USK itu menjelaskan, Partai Aceh sebagai parpol pemenang di DPRA perlu ambil sikap yang jelas menghadapi Pemilu.

Salah satunya bila di DPRA pernah berbuat yang kurang baik, inilah masanya untuk memperbaiki.

"Dan partai yang berkuasa itu Partai Aceh, jadi ini apakah mereka mau cuci tangan gitu," kata Prof Humam tertawa.

"Atau mereka mau lepas tangan atau mereka mau ambil tangan, kita tak tahu," tambahnya.

Menurutnya, publik terkejut ketika tiba-tiba Pj Gubernur bersama Ketua DPRA telah setuju mengalihkan dana triliunan dari Aceh untuk penyelenggaraan PON.

"Dana yang seharusnya untuk membangun Aceh dalam kondisi yang sangat miskin itu, (dialihkan) kepada dana PON," kata Prof Humam.

"Orang-orang di luar mengatakan ini kita sudah gak ada lagi 2 persen, tinggal 1 persen dana otsus, kemudian uang lain juga amburadul, masa kita mau sumbang lagi untuk PON, mungkin itu awalnya," tambah Guru Besar USK itu menduga soal kenapa PA ganti Pon Yaya.

Baca juga: Ini Alasan Mualem Tunjuk Zulfadhli jadi Ketua DPRA Gantikan Pon Yaya

Baca juga: Zulfadhli Ditunjuk jadi Ketua DPRA, Mualem: Beuseumateh Peu Arahan Partai

Menurutnya, bertentangan ketika pimpinan DPRA bersama Pemerintah Aceh menandatangani persetujuan anggaran Rp 1,2 triliun untuk PON.

Sementara saat daerah lain jadi tuan rumah PON, justru mendapat berbagai fasilitas.

"Saya dulu pernah bermimpi, ketika Aceh akan dapat sebagai venue PON, Aceh ini pasti akan dapat stadion besar, bisa lebih hebat dari Harapan Bangsa," ujar Prof Humam.

"Palembang, Papua, triliun itu uangnya (dikucurkan negara). Lalu kalau seperti ini apakah kita bodoh, atau memang negara lagi gak ada uang," tambahnya.

Baca juga: Jubir Pemerintah Aceh Bantah PON XXI 2024 Aceh Kuras APBA Rp 1,2 Triliun

Perbaiki Komunikasi Publik

Sosiolog dan Guru Besar USK itu juga menyampaikan pentingnya komunikasi yang baik dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif kepada publik.

Termasuk dalam hal ini soal penganggaran dana dari Aceh untuk penyelenggaraan PON yang nilainya fantastis, mencapai triliunan rupiah.

"Dan kalau ini apapun adanya, tolong dikomunikasikan dengan publik gitu. Jadi ini yang terjadi adalah tiba-tiba uang Aceh mau (dipakai untuk PON)," kata Prof Humam.

"Mungkin ini yang membuat Partai Aceh, mungkin mulai ketakutan. Atau Partai Aceh mulai menjelaskan posisinya kepada publik," tambahnya.

Dia mengibaratkan APBA yang seperti harta anak yatim ini untuk Aceh, jangan sampai malah digunakan untuk pesta pora.

"Jangan sempat harta anak yatim ini dibuat kenduri gitu, lagi musibah masa uang itu dipakai untuk pesta pora," ucap Prof Humam.

"Saya kira bagi orang aja jauh lebih penting uang itu mengurus kemiskinan dari sebuah pesta hura-hura tak menentu, walaupun namanya PON," tambahnya.

Menurutnya, bila memang negara tidak punya uang, sebaiknya pemerintah daerah mengkomunikasikan hal itu dengan baik ke publik.

"Dan ini yang paling jelek komunikasinya seperti ini sekarang," ungkap Prof Humam.

"Paling jelek komunikasi pemerintah daerah dengan publik tentang penggunaan berbagai uang, terutama uang Rp 1,2 triliun ini," tambahnya.

Ihwal komunikasi yang kurang baik ini lantas menurut Prof Humam menjadi cikal bakal dilengserkannya Pon Yaya dari kursi Ketua DPRA oleh Partai Aceh.

"Ini dugaan saya, apakah cerdas partai Aceh, apakah takut Partai Aceh. Mungkin mereka tidak mau kena getahnya," ungkap Prof Humam.

"Ini akan menjadi hujatan publik yang luar biasa menjelang pileg, jangan sampai ini menjadi dosa yang tak termaafkan, mungkin dugaan saya (kenapa Pon Yaya diganti)," tambahnya.

Diketahui Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP PA) menunjuk Zulfadhli sebagai Ketua DPRA sisa masa jabatan 2019-2024 menggantikan Saiful Bahri alias Pon Yaya.

Surat usulan pergantian dengan nomor 082/DPP/A/PA/IX/2023 itu diantar oleh Faisal Saifuddin, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP PA ke DPRA, Senin (25/9/2023) lalu.

Surat itu diterima oleh dua Wakil Ketua DPRA, Safaruddin dan Dalimi, Ketua Fraksi PNA Safrizal Gam-gam, Ketua Fraksi Gerindra, Abdurrahman Ahmad, Ketua Fraksi PPP, Ihsanuddin MZ, dan juga Sekwan DPRA Suhaimi.

Surat usulan dari DPP PA untuk menggantikan tampuk pimpinan DPRA itu ditandatangani oleh Ketua DPP PA Muzakir Manaf (Mualem), Sekjen, Kamaruddin Abubkar (Abu Razak), dan Ketua Majeulih Tuha Peut PA, Teungku Malik Mahmud.

Dalam surat disebutkan, usulan pergantian Ketua DPRA itu sesuai dengan Keputusan DPP PA Nomor 006/KPTS-DPP/A/PA/IX/2013 tentang usulan pergantian terhadap Ketua DPRA sisa masa bakti 2019-2024.

"Kita mengantarkan surat terkait dengan pergantian Ketua DPR Aceh," ujar Faisal Saifuddin.

"Ini adalah mekanisme rutin sebenarnya yang kita lakukan dan tentu untuk kepentingan masyarakat Aceh yang lebih baik," tambahnya.

Untuk diketahui, Zulfadhli alias Abang Samalanga selama ini menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRA yang juga Anggota Banggar DPRA.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS