Prof Humam Kritik DPRA dan Pemerintah Aceh soal Komunikasi ke Publik, Singgung Rp 1,2 T untuk PON

SERAMBINEWS.COM - Prof Humam kritik DPRA dan Pemerintah Aceh soal komunikasi ke publik, singgung soal Aceh tanggung beban Rp 1,2 triliun untuk Pekan Olahraga Nasional (PON).

Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Ahmad Humam Hamid menyampaikan, pentingnya komunikasi yang baik dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif kepada publik.

Termasuk dalam hal ini soal penganggaran dana dari Aceh untuk penyelenggaraan PON yang nilainya fantastis, mencapai Rp 1,2 triliun.

"Dan kalau ini apapun adanya, tolong dikomunikasikan dengan publik gitu. Jadi ini yang terjadi adalah tiba-tiba uang Aceh mau (dipakai untuk PON)," kata Prof Humam dalam program Serambi Spotlight dipandu News Manajer Serambi Indonesia, Bukhari M Ali di Studio Serambinews.com, Rabu (27/9/2023).

Baca juga: Hitung-hitungan Prof Humam Kenapa PA Ganti Pon Yaya Ketua DPRA: Apakah Mereka Mau Cuci Tangan?

Baca juga: Pagi Ini, Cut Bul Diperiksa Polda Aceh atas Laporan Yuni Tunangan Imam Masykur

Ihwal komunikasi yang kurang baik ini lantas menurut Prof Humam menjadi cikal bakal dilengserkannya Pon Yaya dari kursi Ketua DPRA oleh Partai Aceh.

"Ini dugaan saya, apakah cerdas partai Aceh, apakah takut Partai Aceh. Mungkin mereka tidak mau kena getahnya," ungkap Prof Humam.

"Ini akan menjadi hujatan publik yang luar biasa menjelang pileg, jangan sampai ini menjadi dosa yang tak termaafkan, mungkin dugaan saya (kenapa Pon Yaya diganti)," tambahnya.

Keputusan yang diambil PA ini juga menurutnya sebagai penunjukkan sikap dan posisi partai tersebut ke publik.

"Mungkin ini yang membuat Partai Aceh, mungkin mulai ketakutan. Atau Partai Aceh mulai menjelaskan posisinya kepada publik," tambahnya.

Dia juga mengibaratkan APBA yang seperti harta anak yatim ini untuk Aceh, jangan sampai malah digunakan untuk pesta pora.

"Jangan sempat harta anak yatim ini dibuat kenduri gitu, lagi musibah masa uang itu dipakai untuk pesta pora," ucap Prof Humam.

"Saya kira bagi orang aja jauh lebih penting uang itu mengurus kemiskinan dari sebuah pesta hura-hura tak menentu, walaupun namanya PON," tambahnya.

Baca juga: Jubir Pemerintah Aceh Bantah PON XXI 2024 Aceh Kuras APBA Rp 1,2 Triliun

Baca juga: Usut Dugaan ASN Main Proyek, Jaksa Datangi Ruangan Barjas Setdakab Aceh Tamiang

Menurutnya, bila memang negara tidak punya uang, sebaiknya pemerintah daerah mengkomunikasikan hal itu dengan baik ke publik.

"Dan ini yang paling jelek komunikasinya seperti ini sekarang," ungkap Prof Humam.

"Paling jelek komunikasi pemerintah daerah dengan publik tentang penggunaan berbagai uang, terutama uang Rp 1,2 triliun ini," tambahnya.

Menurutnya, publik terkejut ketika tiba-tiba Pemerintah Aceh bersama Ketua DPRA diduga telah setuju mengalihkan dana triliunan dari Aceh untuk penyelenggaraan PON.

"Dana yang seharusnya untuk membangun Aceh dalam kondisi yang sangat miskin itu, (dialihkan) kepada dana PON," kata Prof Humam.

"Orang-orang di luar mengatakan ini kita sudah gak ada lagi 2 persen, tinggal 1 persen dana otsus, kemudian uang lain juga amburadul, masa kita mau sumbang lagi untuk PON, mungkin itu awalnya," tambah Guru Besar USK itu menduga soal kenapa PA ganti Pon Yaya.

Menurutnya, bertentangan ketika pimpinan DPRA bersama Pemerintah Aceh menandatangani persetujuan anggaran Rp 1,2 triliun untuk PON.

Sementara saat daerah lain jadi tuan rumah PON, justru mendapat berbagai fasilitas.

"Saya dulu pernah bermimpi, ketika Aceh akan dapat sebagai venue PON, Aceh ini pasti akan dapat stadion besar, bisa lebih hebat dari Harapan Bangsa," ujar Prof Humam.

"Palembang, Papua, triliun itu uangnya (dikucurkan negara). Lalu kalau seperti ini apakah kita bodoh, atau memang negara lagi gak ada uang," tambahnya.

Baca juga: Anjuran Khusus yang Bisa Dilakukan untuk Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Ini Kata Buya Yahya

Pon Yaya Diganti dari Ketua DPRA

Diketahui Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP PA) menunjuk Zulfadhli sebagai Ketua DPRA sisa masa jabatan 2019-2024 menggantikan Saiful Bahri alias Pon Yaya.

Surat usulan pergantian dengan nomor 082/DPP/A/PA/IX/2023 itu diantar oleh Faisal Saifuddin, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP PA ke DPRA, Senin (25/9/2023) lalu.

Surat itu diterima oleh dua Wakil Ketua DPRA, Safaruddin dan Dalimi, Ketua Fraksi PNA Safrizal Gam-gam, Ketua Fraksi Gerindra, Abdurrahman Ahmad, Ketua Fraksi PPP, Ihsanuddin MZ, dan juga Sekwan DPRA Suhaimi.

Surat usulan dari DPP PA untuk menggantikan tampuk pimpinan DPRA itu ditandatangani oleh Ketua DPP PA Muzakir Manaf (Mualem), Sekjen, Kamaruddin Abubkar (Abu Razak), dan Ketua Majeulih Tuha Peut PA, Teungku Malik Mahmud.

Dalam surat disebutkan, usulan pergantian Ketua DPRA itu sesuai dengan Keputusan DPP PA Nomor 006/KPTS-DPP/A/PA/IX/2013 tentang usulan pergantian terhadap Ketua DPRA sisa masa bakti 2019-2024.

"Kita mengantarkan surat terkait dengan pergantian Ketua DPR Aceh," ujar Faisal Saifuddin.

"Ini adalah mekanisme rutin sebenarnya yang kita lakukan dan tentu untuk kepentingan masyarakat Aceh yang lebih baik," tambahnya.

Untuk diketahui, Zulfadhli alias Abang Samalanga selama ini menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRA yang juga Anggota Banggar DPRA.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS