Polemik PON 2024, KONI Aceh Jaya Minta Pemerintah Pusat Jangan Khianati Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -  Pagelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut yang saat ini menjadi polemik terhadap persiapan pelaksanaannya, sehingga belum ada pembangunan venue di Provinsi Aceh.

Sedangkan jadwal pelaksanaan multi event olahraga nasional empat tahunan di tanah air ini hanya tinggal hitungan bulan saja, yang direncanakan dimulai 8 September 2024.

Bahkan saat ini ada indikasi untuk melakukan persiapan menggunakan anggaran Pemerintah Aceh (APBA)

“Ini sangat miris, kita minta Pemerintah Pusat jangan mengkhianati Aceh terhadap kegiatan olahraga nasional ini,” ujar Ketua Umum KONI Aceh Jaya, Muslim Hasan dalam siaran pers yang dikirim kepada wartawan Senin (2/10/2023).

Baca juga: Bertemu Menpora Bahas PON 2024, Sekda Bustami Hamzah: Aceh Masih Kekurangan Dana Rp 1,26 Trilliun

Baca juga: KNPI Aceh Minta Presiden Evaluasi PB PON Aceh, Terkait Polemik Persiapan Pekan Olahraga Nasional  

Baca juga: DPRA Minta Pusat Jangan Anaktirikan Aceh Terkait Pembangunan Infrastruktur PON XXI 2024

Baca juga: Ketua KONI Aceh Was-Was Terkait PON XXI, Minta Pemerintah Kaji Ulang: Apakah Bisa Ditunda Silahkan

Dirinya mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar sumber anggaran venue PON Aceh itu beban APBN sesuai dengan PON XX/2021 Papua.

“Jangan sampai kegiatan nasional namun terkuras anggaran Pemerintah Aceh. Apalagi saat ini sedang fokus memberantas kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarat yang sangat terpuruk akibat Covid-19,” ujarnya.

“Kalau seandainya dengan sisa waktu tidak maksimal untuk melakukan persiapan pembangunan venue PON, sarana dan prasarana bisa siap sesuai dengan standar PB PON, maka lebih baik di tunda dulu sampai 2025,” sebut Muslim yang pernah sebagai pendamping atlet muaythai dan sepatu roda pada PON Papua.

Selain itu, Ketua Umum KONI Aceh Jaya ini juga menolak direhab nya Stadion Harapan Bangsa untuk kebutuhan PON Aceh-Sumut

“Provinsi lain bisa dilakukan pembangunan baru, kenapa Provinsi Aceh tidak bisa. Khusus untuk PON agar di bangun yang baru,” ujarnya.

Ia meminta Pemerintah Aceh, DPRA dan anggota DPD, DPR RI asal Aceh harus kompak melobi Pemerintah Pusat untuk penggunaan anggaran harus 90 persen APBN. “Kenapa Papua dan Jawa Barat bisa, kenapa Aceh tidak bisa,” katanya.

“Biarlah dana otsus itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh yang sangat membutuhkan. Sebab merujuk pada pelaksanaan PON masa lalu yang di selenggarakan di provinsi lainnya dominan berasal dari APBN,” sebut Muslim. (*)

Baca juga: KNPI Aceh Minta Presiden Evaluasi PB PON Aceh, Aulia: Gagal Perjuangkan Soal Penganggaran

Baca juga: Aceh Bidik 10 Besar di PON 2024

Baca juga: BERITA POPULER - Ibu Imam Masykur Kesulitan Biaya, PON Aceh Kuras Rp1,2 T APBA, Caleg Aceh Ubah Nama

Baca juga: Gawat! PON Aceh 2024 Terancam Batal, Diduga Imbas belum Ada Venue hingga tak Jelasnya Anggaran

Baca juga: Haji Uma Ingatkan Pemerintah Pusat Tidak Sandera Aceh dengan Anggaran PON 2024