Serambi Spotlight

Ketua KONI Aceh Was-Was Terkait PON XXI, Minta Pemerintah Kaji Ulang: Apakah Bisa Ditunda Silahkan

Karena itu, dia berharap kepada Pemerintah Aceh dan Pusat untuk mengkaji ulang pelaksanaan PON yang akan dibuka pada 8 September 2024.

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Muhammad Hadi
Tangkap Layar Youtube Serambinews.com
Ketua KONI Aceh, H Kamaruddin Abubakar was-was terkait PON XXI di Aceh dalam program ‘Serambi Spotlight’ yang tayang secara langsung di Youtube dan Facebook Serambinews.com, Jumat (29/9/2023), dipandu oleh News Manager Serambi Indonesia, Bukhari M Ali. 

Ketua KONI Aceh Was-Was Terkait PON XXI, Minta Pemerintah Kaji Ulang: Apakah Bisa Ditunda Silahkan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh, H Kamaruddin Abubakar akrab disapa Abu Razak mengungkapkan, sekarang ini dirinya cukup was-was terhadap gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh.

Pasalnya, hingga akhir September 2023 ini belum ada tanda-tanda pembangunan atau rehab pada vanue yang akan menjadi tempat penyelenggaraan PON XXI di Aceh.

Karena itu, dia berharap kepada Pemerintah Aceh dan Pusat untuk mengkaji ulang pelaksanaan PON yang akan dibuka pada 8 September 2024.

“Kita lihat hari ini sudah was-was atau gelisah. Bagaimana dalam 11 bulan ini siap itu (venue). Siapapun kontraktor atau pekerjannya nanti, kita hari ini sudah tidak yakin lagi siap,” ujarnya dalam program ‘Serambi Spotlight’, Jumat (29/9/2023).

Program yang memangkat tema "PON XXI Diujung Tanduk!" ini dipandu oleh News Manajer, Bukhari M Ali, yang disirakan langsung di Youtube dan Facebook Serambinews.com.

Baca juga: Gawat! PON Aceh 2024 Terancam Batal, Diduga Imbas belum Ada Venue hingga tak Jelasnya Anggaran

Dia melanjutkan, sebagai Ketua KONI Aceh, dirinya berharap Pemerintah Aceh dan Pusat untuk memberikan solusi terhadap pembangunan vanue PON di Aceh.

“Kepada pemerintah pusat, kalau di Papua ada begitu (pembangunan vanue baru), di Aceh harus ada juga. Jangan di anak tiri lah,” ucapnya.

Ia pun juga mempertanyakan komitmen Pemerintah Pusat melalui Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) yang mau membangun satu stadion utama di Aceh dan juga Sumatera Utara untuk gelaran PON XXI.

Namun setelah pergantian Menpora dari Zainudin Amali ke Dito Ariotedjo, pembangunan stadion tersebut batal dilakukan dan dialihkan pada rehab fasilitas yang ada.

“Kita berharap kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk mengkaji ulang hari ini gelaran PON, apakah bisa ditunda silahkan. Tapi itu haknya Pemerintah Pusat,” ucapnya.

Baca juga: KNPI Minta Pemerintahan Aceh Serius Sukseskan PON, Jangan Sampai Masyarakat Menanggung Malu

Abu Razak juga menanggapi pernyataan penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang menyebutkan persiapan beberapa venue di Aceh untuk PON XXI sudah mencapai 90 persen.

Menurut dia, seandainya Chefs de Mission (CdM) Meeting (pertemuan ketua rombongan) dari 38 provinsi digelar akhir tahun ini, tentunya akan memalukan bagi Aceh.

“Apa yang bisa kita tunjuk nanti? Itu harus kita tanggung jawab. Saya minta maaf, yang bisa saya tujukkan hanya (Stadion) Lhong Raya. Hari ini jangan menyelubungkan yang tidak ada” ujarnya.

Abu Razak mendorong tegas Pemerintah Aceh untuk menyampaikan persoalan vanue PON di Aceh kepada Presiden Joko Widodo.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved